MUDANEWS.COM – TKA China yang datang terus menerus gelombang demi gelombang khususnya di bulan Ramadhan sangat memprihatinkan. Sejak sebelumnya juga TKA ini sudah banyak berdatangan. Di era pandemi justru sangat ironis karena yang terjadi bukan pembatasan tetapi keleluasaan. Sebaliknya pergerakan warga atau pribumi untuk mudik saja dihalang-halangi, bahkan diawasi dengan ketat. Belum lagi angka pengangguran yang semakin meningkat.
Mengenai berapa jumlah TKA yang sudah masuk atau berada di Indonesia, tidak ada keterangan transparan. Ratus ribu atau juta ? Pemerintah terkesan menyembunyikan. Selalu mengaitkan dengan investasi. Bahkan Menteri Luhut pernah minta masyarakat agar tidak mengganggu TKA tersebut karena dikhawatirkan investor akan hengkang. Mempermasalahkannya saja mungkin dianggap mengganggu.
Memang rezim saat ini adalah rezim investasi sehingga demi investasi segalanya bisa dilakukan. Hal ini sangat berbahaya. Proteksi pekerja pribumi tidak ada, bahkan konon gaji TKA China jauh lebih tinggi untuk pekerjaan serupa yang dikerjakan pribumi. Ancaman terhadap kedaulatan negara sepertinya diabaikan. Bahaya lain seperti kemungkinan penyusupan tentara China pun dikesampingkan.
Rakyat sangat khawatir tetapi pimpinan negara sepertinya masa bodoh dan justru melindungi serta membuka pintu sangat lebar bagi datangnya TKA China ke negara Indonesia. Media sudah banyak menyoroti tapi Pemerintah tidak merespons, aktivis mengkritisi namun telinga tetap tertutup. Situasi bisa mengerikan esok jika TKA ini tidak terkontrol kedatangannya. Dampak akan bersifat multi dimensional.
DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat yang memiliki fungsi pengawasan kepada Pemerintah tidak boleh berdiam diri. Kebijakan Pemerintah yang membahayakan stabilitas Negara harus dicegah, apalagi yang bersifat menggerus kedaulatan Negara.
Hak dan kewenangan DPR cukup besar untuk mengontrol dan mengungkap persoalan serius TKA asal China ini.
Anggota DPR harus vokal mengkritisi, Fraksi-fraksi DPR mesti membahas serius secara internal ataupun lintas fraksi, Komisi-Komisi terkait harus rajin melakukan rapat-rapat kerja untuk mendapat info valid soal TKA China. Masyarakat secara terbuka mengikuti langkah kerja DPR untuk menunjukkan kepedulian dan kewaspadaan atas keberadaan TKA ini. Menteri Luhut “sang pelindung” dan “sponsor” TKA asal China ini patut untuk segera dipanggil DPR.
Dari aspek keamanan negara perlu dicegah terjadinya penyusupan atau masuknya tentara China melalui TKA, ini perlu pembahasan DPR dengan instansi yang berkaitan dengan keamanan negara baik Kepolisian, TNI, ataupun badan-badan intelijen. Jangan sampai semuanya menjadi sangat terlambat.
Tuntutan mendesak saat ini adalah DPR harus berbuat atas masuk tak terkendali TKA asal negara China.
Oleh : M Rizal Fadillah – Pemerhati Politik dan Kebangsaan, alumnus Hukum Tatanegara, Unpad, Bandung.
Bandung, 21 Mei 2021
