MUDANEWS.COM, Medan – Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi menjabat sebagai Kapolri selama 100 hari kerja pada Sabtu, 8 Mei 2021 lalu. Dia resmi dilantik Presiden Joko Widodo sebagai orang nomor satu di Korps Bhayangkara itu pada 27 Januari 2021 lalu.
Diawal pengangkatannya, banyak pihak yang meragukan kinerja, namun demikian, Listyo menjawab kinerja positif selama memimpin korps Bhayangkara. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Forum Kebhinnekaan Indonesia Bersatu (DPP FKIB) Ustadz Nasionalis Martono SPd SH menilai 100 hari kinerja Kapolri cukup baik dan banyak membuat terobosan.
“Di tangan Jenderal Sigit, aparat kepolisian betul-betul menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku. Polisi sebagai aparat penegak hukum harus memberikan kepastian hukum kepada setiap warga negaranya,” ucap Ustadz Martono kepada wartawan di kantor Sekretariat DPP FKIB Jalan Karya No 207 C, Medan, Sumatera Utara, Selasa (18/5/2021).
Menurutnya, kepemimpinan Sigit telah mematahkan persepsi masyarakat yang menganggap polisi sebagai alat penguasa. Dan itu, dijawab dengan memperbaiki citra kepolisian, akibat banyak anggapan yang berlaku jika kepolisian masih melaksanakan proses hukum yang kurang adanya rasa keadilan.
Menurutnya, kinerja pak Sigit setelah 100 hari kerja telah mampu merubah wajah dan citra Polri ke arah yang lebih baik dengan mengusung jargon Presisi yaitu prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan.
“Ada beberapa program prioritas pak Sigit sebagai Kapolri, antara lain, penataan kelembagaan, perubahan sistem dan metode organisasi sehingga dapat menjadikan SDM Polri yang unggul, perubahan teknologi kepolisian modern, pemantapan kinerja pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, peningkatan kinerja penegakan hukum, pemantapan dukungan Polri dalam penanganan Covid-19,” sambungnya.
“Pemulihan ekonomi nasional, menjamin keamanan program prioritas nasional, penguatan penanganan konflik sosial, peningkatan kualitas pelayanan publik Polri, mewujudkan pelayanan publik Polri yang terintegrasi, pemantapan komunikasi publik, pengawasan pimpinan dalam setiap kegiatan, penguatan fungsi pengawasan, dan pengawasan oleh masyarakat pencari keadilan, ini menurut saya program pak Sigit yang telah dan dapat kita rasakan,” ujarnya.
Sekretaris Pejuang Islam Nusantara Sumatera Utara (PIN Sumut) ini mengungkapkan, Sigit telah meletakkan pondasi dasar di 100 hari pertama masa bertugasnya sebagai Kapolri. Citra dan wajah kepolisian RI berubah drastis, terutama dengan kebijakan e-Tilang atau ETLE (electronic Traffic Law Enforcement). Secara gradual, sehingga anggota polisi tidak lagi melakukan tilang melainkan hanya pengarahan dan pengawasan. Kebijakan ini mengahapus citra Polantas sebagai tukang pungli.
Ustadz Martono menuturkan Pak Sigit telah dapat merubah wajah polisi yang lebih humanis dengan adanya aplikasi E-dumas (Elektonik Pengaduan Masyarakat) yang membuka pintu bagi masyarakat untuk melaporkan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan anggota Polri.
“Telah sama-sama kita ketahui tugas tugas polisi selalu bersentuhan langsung dengan masyarakat artinya program program kapolri harus terus konsisten dijalankan dan harus melibatkan unsur masyarakat seperti ormas ormas yang berbasis releqius dan nasionalis karena ormas ormas yang releqius dan nasionalis merupakan mitra polri yang strategis dalam rangka menjalankan tugas tugas polri dalam menjaga keamanan dan penegakan hukum serta menjaga aksi aksi in toleransi dalam bingkai kebhinnekaan,” pungkasnya. (red)
