MUDANEWS.COM – Ada logika umum dalam dunia pendidikan. Jika yang tidak lulus tes adalah mayoritas, maka yang salah adalah guru, pembuat soal ataupun institusinya. Namun jika yang tidak lulus hanya sebagian kecil? Sangat wajar jika yang tidak lulus berarti tidak kapabel karena banyak faktor (mungkin karena gak belajar dan pemalas).
Dalam kasus TWK di KPK, mereka yang sebagian kecil tidak lulus bukannya introspeksi (menyadari ketidak-lulusannya) tapi malah tidak terima dan ingin melawan. Mereka merasa tidak pantas untuk tidak lulus, lho kok? Ini pasti gurunya sentimen sehingga gak diluluskan, lho kok? Ujiannya hanya akal-akalan saja, lho kok?
Mereka yang tidak lulus tes mengaku stress karena dicap masyarakat sebagai bodoh dan pemalas ataupun gak serius. Ya, itu memang stigma yang ada di masyarakat. Sekali lagi, jika tidak introspeksi maka bisa dianggap lebay. Ibarat anak yang takut dimarahi orang tuanya, maka dia dah ngomel duluan nyalahin pihak sekolah. Demikian kiranya dengan pegawai KPK yang gak lulus.
Mereka mengaku dituduh masyarakat sebagai ‘taliban’. Lha, kalau memang bukan maka tunjukkan dengan lolos dan lulus tes wawasan kebangsaan. Ya, maaf saja kalau dituduh begitu karena fenomena polisi Taliban begitu kencang di KPK. Lihat juga dengan sikap dan ucapan Yudi dan NB yang kerap lancang melawan pimpinan KPK bahkan melawan presiden. Bagaimana gak mau dicap Taliban? Gimana mau lulus TWK?
Ini aneh, sungguh aneh. Mereka secara tidak langsung meremehkan pegawai yang lulus TWK (menganggap tes hanya akal-akalan). Mereka juga mengajarkan anak Indonesia untuk melawan guru dan sekolahnya setiap gak lulus tes. Kacau kan? Ada pula sebagian masyarakat yang membelanya? Duh, tambah aneh. Wong keliru dan salah, tidak lulus tes kok dibela?
Busro Muqodas mewakili LBH Muhammadiyah mengaku siap membela NB dkk untuk melawan hasil tes. Jika Busro siap membantu NB, maka saya juga lebih siap lagi melawan Busro, boleh kan? Jujur saya masih percaya kepada mereka para institusi yang menyelenggarakan TWK ketimbang percaya kepada NB dkk yang ucapannya tidak konsisten dan sangat tidak disiplin kurang memiliki etika.
Seperti diketahui, dalam asesmen TWK ini, KPK diketahui bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Adapun BKN melibatkan lima instansi dalam pelaksanaan tes. Yakni Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, Pusat Intelijen TNI Angkatan Darat, Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
Juru Bicara Penindakan KPK Ali Fikri sementara menyatakan Perkom turunan dari UU dan Perppu yang secara teknis mengatur bahwa untuk mengukur aspek setia pada Pancasila, UUD, NKRI dan pemerintah yang sah dilakukan dengan tes wawasan kebangsaan. “Dalam perspektif KPK tentu tidak ada yang keliru,” ujar Ali. Ketentuan TWK tersebut Perkom telah dikoordinasikan sebelumnya dengan BKN.
Pelaksanaan TWK sepenuhnya diselenggarakan oleh BKN bekerjasama dengan pihak-pihak terkait lainnya. Jadi, sama sekali materi dan penyelenggara TWK bukan sepenuhnya kewenangan KPK. Kemutusan non-aktif pegawai KPK yang tidak lulus pun bukan semata keinginan Ketua KPK, Firli Bajuri, melainkan keputusan bersama dengan Dewas KPK.
Yang perlu diingat, anak sekolah akan melihat contoh orang dewasa. Saya sungguh khawatir mereka yang tidak lulus ujian sekolah akan berkata, “Itu Pegawai KPK saja bisa menolak dan melawan hasil tes yang tidak meluluskan, harusnya kami pun bisa. Kami akan demo melawan pihak sekolah atau jika perlu ke pengadilan!” Para pendidik, silahkan dicatat siapa yang mengajarkan hal buruk kepada anak-anak sekolah.
Oleh : Agung Wibawanto
