MUDANEWS.COM, Jakarta – Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Eneng Malianasari, menyoroti program rumah 0 rupiah yang digagas Gubernur DKI Anies Baswedan.
Eneng menyayangkan adanya dugaan kasus korupsi terkait pengadaan tanah untuk program rumah down payment (DP) 0 rupiah di PD Pembangunan Sarana Jaya.
Kasus tersebut tengah diusut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di mana Direktur Utama Pembangunan Sarana Jaya berinisial YCP diduga tersandung masalah itu.
Menurut Eneng, kejadian tersebut sebuah peringatan bagi Anies agar tidak membiarkan adanya penyalahgunaan anggaran.
“Kejadian ini sangat ironis di tengah situasi ribuan warga Jakarta yang belum memiliki rumah yang layak. Ini adalah peringatan keras bagi Pak Anies sebagai gubernur agar tidak melakukan pembiaran terhadap penyalahgunaan anggaran,” kata Eneng kepada awak media, Senin (8/3/2021), dilansir dari Tribun Jakarta.
Dipaparkan Eneng, menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta tahun 2017-2022, target jumlah rusunami di program Rumah DP 0 Rupiah adalah sebanyak 232.214 unik.
Akan tetapi, sambungnya, realisasinya masih kurang dari 1.000 unit atau tidak sampai satu persen.
Karena itu, Eneng menduga bahwa negara telah merugi hingga ratusan miliar atas masalah tersebut.
Pihak PSI, menurut Eneng, mencatat bahwa dari 2019 hingga 2021, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI telah menyetor penyertaan modal untuk pengadaan tanah di BUMD Pembangunan Sarana Jaya dengan nilai total mencapai Rp 3,3 triliun.
Dengan rincian APBD 2019 sebesar Rp 1,4 triliun, APBD-P 2020 Rp 900 miliar, dan APBD 2021 Rp 1 triliun.
“Dari Rp 3,3 triliun itu ada sebagian yang sudah dibelanjakan dan ada yang belum, namun kami belum mendapatkan data penyerapan anggaran lebih rinci. Oleh karena itu, persoalan ini perlu dicermati lebih jauh tidak hanya terbatas pengadaan tanah tahun 2019,” urai Eneng.
Ditegaskan Eneng, PSI sering mempertanyakan pengadaan tanah di Sarana Jaya saat rapat-rapat pembahasan anggaran, baik dari soal anggaran maupun kesediaan lahan yang dikuasai Pemprov DKI Jakarta.
“Misalnya, apakah benar luasnya sudah sesuai analisa kebutuhan atau sekadar beli tanah saja? Lalu, untuk menghemat anggaran, apakah rusun DP 0 Rupiah bisa dibangun di tanah-tanah yang telah dikuasai oleh Pemprov DKI? Namun, itu semua tidak menjadi perhatian Pemprov DKI karena konon anggaran di Sarana Jaya tersebut untuk persediaan tanah atau land banking,” paparnya.
Eneng beranggapan, Pemprov DKI kurang terbuka dalam proses pengadaan tanah. Padahal, menurutnya, anggaran itu rawan berhubung angkanya sangat fantastis.
“Mulai dari penetapan lokasi, penunjukan penyedia, penawaran harga, hingga negosiasi harga semuanya dilakukan secara tertutup dan offline,” ujar Eneng.
Karena itu, Eneng berharap Pemprov DKI mau transparan soal sistem pengadaan tanah dalam program DP 0 Persen tersebut.
“Sudah saatnya Pemprov DKI menerapkan sistem pengadaan tanah yang transparan, sehingga publik bisa mengawal di mana lokasi tanah yang akan dibeli dan berapa harganya,” pungkasnya.
sumber : kompas
, Eneng Malianasari, menyoroti){kind=link}