Bedah Permasalahan Ekonomi Politik, LK 2 HMI Cabang Bandung Mengupas Tuntas SWF Indonesia

Permasalahan Ekonomi Politik
Bintang Hidayanto (baju batik) memberikan materi tentang SWF

MUDANEWS.COM, Bandung – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kabupaten Bandung sukses melaksanakan Latihan Kader 2 (LK2) Tingkat Nasional. Pelatihan tersebut diikuti oleh peserta dari berbagai daerah di Indonesia.

Intermediate Training HMI Cabang Kabupaten Bandung dilaksanakan di Griya Krida Sekesalam, Sindanglaya, Kabupaten Bandung dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

“Forum LK2 adalah forum intelektual bagi kader HMI dimana isu-isu keumatan dan kebangsaan dibahas dalam bingkai kritis dan akademis,” kata Ketua Umum HMI Cabang Kabupaten Bandung Saudara Bayu Bambang Nurfauzi, Kamis (25/2/2021).

Forum LK2 HMI Cabang Kabupaten Bandung menghadirkan pembicara dari berbagai kalangan. Turut hadir dalam acara tersebut Akbar Tanjung, Prof Dr H Harry Azhar Aziz MA Pimpinan BPK RI, Prof Idzan Faitanu, Bintang Hidayanto Deputi Staff Khusus Presiden dan pemateri nasional lainnya.

Dalam Forum LK2 tersebut, Bintang Hidayanto memberikan materi tentang SWF atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI).

Menurut Bintang, sesuai rencana, INA akan bekerja sama dengan nama-nama besar di dunia investasi. Pastinya para caloninvestor ini akan mengharapkan tingkat compliance yang tinggi. Banyak dari lembaga SWF besar dan investor besar tunduk pada UU Anti Korupsi AS dan Inggris yaitu FCPA dan UKBA, yang sangat ketat dan memiliki jursidiksi yang luas di luar negara masing-masing.

Bintang yang semasa kuliah menjadi kader HMI di Komisariat Hukum, Universitas Indonesia memberikan contoh seperti apa yang terjadi dengan 1MDB Malaysia.

“Lihat contoh 1MDB. Walaupun terjadi di Malaysia, AS dan Inggris ikut menyelidiki dan bahkan menghukum. Kalau ada sampai kasus korupsi melibatkan INA dan investor-investor asing ini, maka dapat menyeret regulator AS dan Inggris seperti contohnya 1MDB. Pastinya akanmempermalukan bangsa ini dan semakin merusak citra Indonesia di mata internasional, terutama terkait isu anti korupsi,” ucap Bintang.

Bintang menambahkan bahwa tantangan besar bagi pimpinan SWF Indonesia. “Salah satu PR besar Dewan Direksi INA adalah untuk bisa menjamin pengelolaan yang sesuai dengan standarinternasional. Setahu saya, INA saat ini masih belum sepenuhnya sesuai dengan Santiago Principles yang merupakan standar kepatuhan dan kesesuaian yang dibuat oleh International Forum of Sovereign Wealth Funds dan diadopsi oleh SWF SWF besar dunia,” jelasnya.

“INA juga belum menjadi anggota dalam International Forum of Sovereign Wealth Funds tersebut. Selain PR terkait compliance, perlu dicatat bahwainvestasi itu bukan uang gratis/hibah,” lanjutnya.

Diungkapkan Bintang, investor pasti akan mengharapkan pengembalian atau keuntungan dari investasinya. Kalau investasinya rugi, maka harus dibayar dengan kekecewaan investor, kehilangan reputasi dan kepercayaan dari investor, ataubahkan resiko hukum. Jangan sampai ini terjadi, karena hal ini dapat merusak citra doing business di Indonesia di mata internasional.

“Menjaga keseimbangan antara memberikan manfaaat kepada masyarakat dan keuntungan bagi investor harus selalu dijaga dan menjadi PR besar lainnya bagi INA,” pungkas Bintang. (red)