Pemerintah Harus Hadir, Jangan Benturkan Investor dengan Rakyat Terkait Tanah Adat di Sumut

Pemerintah Harus Hadir, Jangan Benturkan Investor dengan Rakyat Terkait Tanah Adat di Sumut
Muhammad Iqbal

MUDANEWS.COM – Legalitas terkait pengakuan tanah adat sampai hari ini tidak berujung, masih tingginya benturan persoalan masyarakat dengan perusahan perkebunan menjadi tanda tanya besar.

Tumpang tindih regulasi dan tidak adanya saling menguatkan antara aturan satu dengan aturan lainnya menjadikan masyarakat adat dalam pengakuan tanah adat sendiri kebingungan.

Presiden Jokowi selalu menyampaikan bahwa beri kenyamanan dengan pengusaha agar ekonomi kita tumbuh.

Disisi lain pengusaha perkebunan atau pun perusahan yang bahan bakunya dari hasil perkebunan malah berhadapan dengan masyarakat adat.

Jikalau segala ketentuan dan regulasi saling menguatkan mulai dari pusat sampai pada daerah diterapkan persoalan itu tidak akan ada artinya disini saya melihat pemerintah harus tegas jangan nanti ijin diberikan kepada pengusaha ketika sudah berjalan dituntut masyarakat sekitar.dan sementara tingginya  lapangan kerja yang dibuka didaerah itu dan dapat meningkatkan sisi ekonomi masyarakat sekitar, di tengah perjalan terjadi benturan. Pemerintah harus bisa jadi hakim dan jangan menjadikan masalah berlarut larut.

Banyaknya hari ini kita lihat ketika perusahan sudah berdiri malah Masalah yang dihadapi masyarakat setempat,seharusnya segala sesuatu itu bisa dimusyawarahkan dan jangan menghilangkan ketentuan,artinya disini saya melihat sering pemerintah memanfaatkan situasi apalagi coba-coba mencari keuntungan. Sehingga investor sering tak selera  berinvestasi di Indonesia.

Jadi saya melihat persoalan yang timbul sering dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang bertamengkan organisasi tertentu bahkan yang anehnya mengancam perusahaan yang sudah beroperasi menggeluarkan biaya yang sangat tinggi.

Saya hanya berpikir sebagai orang awam jika perusahaan pun diberi ketentuan yang pasti maka mereka harus ikut aturan jika tidak jangan dilakukan pembiaran dan motif tertentu mencari keuntungan dan kenyamanan segelintir pemangku kepentingan di negara ini.

Saya juga mengadvokasi persoalan tanah di Sumut  jika ditanya pengusaha kita sudah bayar dengan ketentuan bahkan kami sendiri pun tidak bodoh kami berinvestasi ditengah konflik karena bisa menghambat produksi dan menimbulkan kerugian bagi kami sendiri
Pesan saya mengutip bahasa seorang politisi. Negara jangan berbisnis dengan rakyatnya.

Oleh : Muhammad Iqbal