MUDANEWS.COM, Jakarta – Dua ormas Islam di Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, tak mempersoalkan Presiden Ri Joko Widodo (Jokowi) yang menyodorkan Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo jadi calon Kapolri menggantikan Idham Azis.
Listyo yang kini masih menjabat Kepala Bareskrim itu diketahui bukan seorang muslim.
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti mengatakan pemilihan Kapolri merupakan hak dari presiden.
“Itu wewenang Presiden. Saya tidak banyak mengikuti figur di Polri,” kata Mu’ti lewat pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Rabu (13/1).
Mu’ti enggan berkomentar terkait latar belakang Listyo sebagai nonmuslim.
Organisasi sayap Muhammadiyah, Pemuda Muhammadiyah menyatakan pihaknya menantikan proses uji kepatutan dan kelayakan atas Listyo yang akan dilakukan di Komisi III DPR RI.
“Proses uji kelayakan itu juga sebagai instrumen para wakil rakyat menyalurkan berbagai aspirasi masyarakat terhadap Polri,” kata Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Sunanto dalam keterangannya yang diterima, Rabu.
“Komjen Sigit harus mampu menjawab berbagai tantangan dan tren kejahatan yang saat ini bermetarfosa dalam berbagai bentuk. Baik cara, teknologi dan pola kejahatan yang mengalami perubahan cepat,” sambungnya.
Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Marsudi Syuhud menyatakan pihaknya menghormati hak prerogatif Jokowi sebagai presiden. Mereka pun tak mempersoalkan latar belakang keyakinan Listyo.
“Kalau kita lihat negara Islam mana pun, Islam pun banyak yang mengangkat pembantu-pembantunya dari nonmuslim. Itu saja. Cukup secara pengalaman, kafaah itu cakap. Cakap itu mempunyai segalanya, kepandaian, ilmunya, integritasnya,” kata Marsudi lewat sambungan telepon kepada CNNIndonesia.com, Rabu.
Organisasi kepemudaan NU, GP Ansor, pun berharap Kapolri baru kelak membenahi Korps Bhayangkara sehingga menjadi profesional. Salah satu persoalan saat ini yang disoroti GP Ansor adalah masalah rasuah dan suap.
“Di antara tugas utama yang patut menjadi perhatian adalah pembenahan organisasi Polri yang bersih dari tindakan rasuah dan suap,” ujar Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor, Mohammad Haerul Amri dalam keterangannya, Rabu (13/1).
Haerul menilai pengajuan nama Listyo untuk menjalani proses uji kelayakan dan kepatutan di DPR telah tepat. Selain itu, dengan diusulkan Listyo, semakin menunjukkan pemerintahan Jokowi menjunjung nilai-nilai kebinekaan di Indonesia. Ia lalu berharap Listyo nantinya dapat membawa Polri bekerja profesional dan memberi keamanan di tengah masyarakat.
“Semua masyarakat statusnya sama di mata hukum. Dengan demikian hukum ditegakkan bukan berpijak pada sisi mayoritas atau minoritas,” katanya.
Menyikapi nama Listyo yang disodorkan Jokowi jadi calon kapolri, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) yang juga anggota Komisi III DPR dari fraksi Golkar menilai sang jenderal polisi itu memiliki rekam jejak yang bagus.
“Rekam jejak beliau selama menempati berbagai posisi sudah menunjukkan kemampuannya dalam menjaga nama baik sekaligus meningkatkan kinerja Polri. Saat menjabat Kabareskrim, misalnya, ia berhasil menangkap buronan kelas kakap, Djoko Tjandra” ujar Bamsoet dalam keterangannya.
“Bahkan juga tak segan menindak oknum kepolisian yang diduga terlibat didalamnya. Menunjukan keberanian dalam menegakan hukum tanpa pandang bulu, sebuah sikap yang harus dimiliki seorang Kapolri,” imbuh pria yang juga dikenal sebagai Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila tersebut.
Bambang mengaku mengenal Listyo sebagai polisi yang juga dekat dengan ulama, termasuk saat memimpin Polda Banten.
“Karenanya, isu agama yang seringkali dikaitkan dengan beliau, jangan dijadikan hambatan untuk memimpin kepolisian. Sebagaimana yang sering disampaikan beliau kepada para ulama di Banten, bahwa sebagai aparatur penegak hukum, tugasnya tak lain menjamin keamanan dan keselamatan warga. Menjadi pelayan bagi setiap lapisan masyarakat,” ujarnya.
Sumber : CNNIndonesia.com
