Oleh : Supriyanto Martosuwito
Masih terlalu dini untuk meramal kinerja empat tahun ke depan. Tapi pada awal kehadirannya ada menteri baru yang membikin lega dan ada yang bikin lega sekaligus sesak nafas. Yang bikin lega adalah naiknya Tri Rismaharini di Kementrian Sosial dan Gus Yaqut Cholil Qoumas di Kementrian Agama.
Yang bikin lega tapi juga sesak nafas adalah masuknya Sandiaga Uno di kabinet Jokowi menduduki pos baru di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf).
Ini tafsir awam saya – sementara ini – sebagai pengamat politik klas kaki lima. Ajakan Presiden Jokowi kepada Sandiaga Uno untuk masuk kabinet lebih merupakan rekonsiliasi dan kompromi politik dalam rangka meningkatkan kerukunan nasional dan untuk itu saya salut. Kita semua harus salut. Sekaligus juga untuk memisahkan bintang baru (newbie) alias “rising star” di panggung politik kita dari kubu intoleran radikal pendukungnya – yang selama ini jadi parasit NKRI.
Namun dari sisi profesionalitasnya, kita harus mengelus dada. Sejak jadi Wakil Gubernur DKI Jakarta – Sandi banyak membuat blunder dan masih terulang dan terjadi di awal jabatannya di Kementrian Pariwisata.
Di DKI Jakarta, dia menggagas program “Oke Oce” dan gagal total. Lalu mewacanakan lagi “Wisata Halal” setelah dilantik jadi Menparekraf, menggantikan Wisnuthama. Dia pun langsung menuai kecaman.
Pada dasarnya Sandiaga Uno tak punya rekam jejak ekonomi riil (real economy) – apalagi ekonomi kerakyatan. Bisnis yang membuatnya kaya raya adalah adalah investasi – jual beli portofolio perusahan dan surat surat berharga. Ekonomi kertas. Bisnis mengawang awang. Tidak membumi.
Karena itu, ketika wacana “wisata halal” jadi perdebatan, dia pun terpojok. Cepat kehabisan argumen. Perdebatan “wisata halal” menjadi kontraproduktif di tengah upaya memulihkan sektor wisata yang terhantam pandemi.
Tantangan pemerintah saat ini di bidang pariwisata adalah membangkitkan kelesuannya akibat hantaman pandemi Coronavirus Covid-19. Pemerintah harus memastikan pariwisata bisa tetap berjalan tanpa menimbulkan risiko penularan virus yang mengglobal ini.
Hal yang dinanti dunia pariwisata saat ini adalah vaksin Corona untuk Wisatawan agar pariwisata dan ekonomi kreatif bisa keluar dari belitan krisis dampak pandemi.
Semua pihak harus kolaborasi untuk pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif agar bisa kembali membuka lapangan kerja seluas-luasnya.
Sandiaga Uno sendiri akhirnya minta masyarakat menghentikan silang sengkarut itu. Agaknya menyadari Indonesia sedang bekerja keras membenahi sektor wisata sejak pandemi melanda.
Kenapa nggak dari awal bilang begitu, Mas Bro Sandi?
ENTAH mengapa setiap kali ada wacana dan sebutan “Wisata Halal” terbayang wisata yang sebaliknya yaitu “Wisata Haram”.
Halal Haram berkonotasi pada keyakinan Muslim. Artinya kawasan wisata yang masyarakatnya non muslim disebut kawasan “Wisata Haram” ?
Ini bikin warga pelaku pariwisata di kawasan mayoritas non muslim naik tensi. Naik pitam.
Ketua PHRI (Persatuan Hotel dan Restoran Indnonesia) Bali yang juga sekaligus Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati menyatakan bahwa konsep Parwisata Halal yang disuarakan calon wakil presiden Sandiaga Uno tidak cocok dikembangkan di Bali.
“Konsep pariwisata halal tidak sesuai dengan potensi, karakter, serta branding pariwisata Bali – yang selama ini telah mendunia,” ujar pria yang akrab disapa Cok Ace tersebut pada Senin (25/2) malam di Denpasar, Bali.
“Jika konsep itu dipaksakan di Bali malah akan menyebabkan kemunduran pariwisata Bali. Karena inilah maka semua pelaku pariwisata di Bali menolak konsep pariwisata halal itu,” tambahnya.
Ketua Bidang UMKM Partai NasDem Niluh Djelantik, menyuarakan lebih lantang penolakan – tak hanya terhadap rencana wisata halal di Bali melainkan juga wilayah destinasi mayoritas non muslim lainnya.
“Pokoknya ingat pesan kami. Tidak perlu utak-atik Bali, NTT, Toba, Toraja, dan daerah-daerah lain yang sudah puluhan tahun menjadi magnet pariwisata Indonesia dengan karakter dan budayanya,” kata Niluh dalam laman Facebook resminya.
Dia menulis status di laman facebooknya: JANGAN UTAK-ATIK BALI.
Begini kutipan selengkapnya dari pemilik akun Niluh Putu Ary Pertami Djelantik itu :
Kita lihat apa yang mau dibahasnya.
Ingat Mas Menteri. Kami menolak wacana Wisata Halal dan Program Oke Oce. Pantai akan terus berbikini dan babi guling tetap jadi andalan kami. Arak dan Tuak akan tetap jadi minuman favorit kami.
Sebelum kamu lahir tanah kelahiran kami sudah mendunia. Pariwisata yang jadi andalan nomor 2 negeri ini. 70% nya adalah Bali. Ingat masukanku tentang bikin sistem IT yang bagus. Bikin kayak Google map. Jadikan teknologi sumber informasi destinasi yang wisatawan inginkan. Direktori tempat ibadah. Tempat makan. Tempat belanja. Tempat berenang pake bikini. Tempat nongkrong. Tempat Yoga. Anything. Indonesia itu besar. Potensinya juga sangat besar. Fokus di SDM nya.
Gak perlu bawa wacana halal haram disini. Gak perlu jadikan Bali sapi perah yang dimasa pandemi melanda justru paling kondisinya paling parah.
Jangan utak-atik Bali.
Aku akan terus bersuara.
Paham Mas Menteri ?
Jadi Menteri Pariwisata di zaman pandemi bukan hal yang mudah. Posisimu sangat krusial. Pake ide yang “out of the box” tanpa harus mengkotak-kotakkan.
Duduk bersama pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif di 34 propinsi. Tak cukup hanya dengan kepala dinas saja.
Mereka bisa kasi kamu input berharga dengan biaya minimal. Bahkan gratis. Anggaran yang kementrian punya gunakan untuk pemberdayaan. RESULT ORIENTED. Bukan cuma jadi ajang bakar uang.
Karena duit yang kamu gunakan bukan diambil dari daun pohon kamboja. Anggaran kementrian adalah uang negara. Gunakan Rp. 4,9 Triliun dengan bijak untuk pemulihan pariwisata fokus pada “Experience Destination” ( manjakan wisatawan domestik ). “Quality tourism” berbasis budaya kearifan lokal. Pemberdayaan SDM Ekonomi kreatif go digital.
Kalau Mas Menteri udah dikasi masukan gratis sama tukang sepatu masih juga masih gak mau tahu.
Itu namanya TERLALU ?
Tar diresafel trus gak bisa nyalon 2024 Mas Menteri bisa nangis sambil gigit sprei di bawah pohon bambu.
Demikian Niluh Djelantik.
