MUDANEWS.COM – Jokowi tentu mengapresiasi tindakan tegas Polda Metro Jaya dan Pangdam Jaya. Terkait pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Muhammad Rizieq Shihab.
Ketegasan Kapolda Metro Fadil Imran dan Dudung Abdurachman harus menjadi pemicu penegakan hukum terkait penanganan radikalisme, intoleransi, dan terorisme. Bukan hanya di Polda Metro Jaya, namun di seluruh Polda di Indonesia. Jokowi terus mengikuti.
Publik terkejut ketika Jokowi dengan tegas mencopot Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jabar. Karena Jokowi geram. Pelanggaran hukum, provokasi ugal-ugalan, penghasutan dilakukan oleh MRS. Seolah Negara tidak hadir. Rakyat pun kecut melihat situasi keamanan dan ketertiban.
Gayung bersambut. MRS harus dilawan. Perlawanan diawali oleh Nikita Mirzani, dengan men-down-graded MRS hanya sekelas tukang obat. Lalu Dudung Abdurachman mencopot baliho, spanduk provokasi MRS. Simbol kekuasaan de facto di seantero Jabodetabek. Dua peristiwa ini menghancurkan moral MRS dan FPI. Rakyat senang.
Kapolda Metro Jaya Fadil Imran bertindak cepat. MRS ditetapkan sebagai tersangka. Enam pengawal MRS, laskar FPI penyerang aparat kepolisian ditembak mati. Bukan hanya MRS dijadikan tersangka, juga para pentolan FPI lainnya. Lubis Sobri dan kawan-kawan. Dan, tidak hanya sampai di situ.
Pendekatan Fadil Imran yang menerapkan preventive strike juga disambut oleh Jokowi tentu. Strategi paling pas dalam menangani radikalisme, intoleransi, dan terorisme. Fadil menindak tegas ormas radikal FPI. Ini sejalan dengan instruksi Presiden Jokowi. Tidak ada tempat bagi ormas radikal. Perusuh. Provokator.
Bagi Fadil Imran, kasus kerumuman dan penghasutan hanyalah pintu masuk untuk menangani banyak kasus terkait MRS dan FPI. Karenanya kasus di Bali terkait Munarman juga harus ditangani. Tidak boleh dibiarkan.
Mabes Polri juga harus menyidik Hanif Alatas yang terkait dengan postingan akun AnginGunung_212. Akun penyebar hoaks dikelola oleh Hanif Alatas, menantu MRS. Bukti didapat dari percakapan Zahra dan Zulfa yang membahas postingan AnginGunung_212.
Polisi harus bertindak tegas dalam menangani orang-orang yang berteriak makar, menyebarkan kebencian dan menjual agama untuk memecah-belah NKRI. Itu ada dalam postingan AnginGunung_212.
Hanif Alatas juga Putra Mahkota yang akan mengambil alih FPI pasca MRS. Karena FPI adalah mesin uang yang sangat besar. Gelimang uang dan kekayaan. Padahal dalam FPI yang paling berperan Munarman dan Sobri Lubis. Malah Hanif Alatas yang mendapatkan durian runtuh.
Dukungan Presiden Jokowi terkait tindakan tegas Kapolda Metro Jaya sejatinya memiliki dua tujuan. Pertama mengapresiasi kinerja. Kedua adalah Jokowi menginginkan pejabat, aparat Polri dan TNI untuk bertindak tegas. Tegak lurus. Pun aparat keamanan bukanlah politikus. Tidak boleh ragu. Harus bertindak tanpa pretensi. Lugas. Jokowi tidak suka dengan laporan ABS – asal bapak senang.
Yang perlu para pejabat, Panglima TNI, Kapolri, Menteri ingat adalah mata dan telinga Jokowi tajam. Kenapa? Karena dia selalu update informasi. Perkembangan bangsa. Dekat dengan Netizen. Dia mengikuti dinamika media dan media sosial. Lewat seluruh instrumen resmi dan tak resmi. Dari mulai BIN sampai yang bukan siapa-siapa.
Untuk itu, apa yang dilakukan oleh Kapolda Metro Jaya dan Pangdam Jaya harus menjadi momentum untuk membereskan FPI. Ormas radikal. Now or Never. Momentum yang harus disikapi oleh Polda Jabar, Bareskrim Polri, Polda Bali dan Polda lainnya yang memiliki kasus terkait FPI. Itu tentu yang diharapkan oleh Jokowi.
Oleh: Ninoy Karundeng
