Refleksi Akhir Pekan

Sumpah Pemuda 1928 dan Demo Omnibus Law Cipta Kerja
Rudi S Kamri

MUDANEWS.COM, Jakarta – Semua lembaga di negeri ini (apalagi MUI) sudah terserang virus pragmatisme kursi dan cuan.
Makanya saya tidak tertarik mengikuti pemilihan Ketua Umum MUI.
MUI hanya ormas yang sudah terlalu banyak mendapatkan kemewahan dari Negara.
Hasilnya?
Semua masalah mengambang atau bahkan hilang tak berbekas.
Sebagian berakhir di meja kompromi, win-win solution.
Mereka sama-sama menang, kita yang terjengkang.

Kita ingat kasus Ahok.
Bagaimana peran Ketua Umum MUI yang dulu dan yang baru?
Semua rekam jejak digital masih tersimpan tapi di mesin pencarian.
Kalau begitu, apa kita masih bisa berharap pada mereka

Kita civil society yang harus bersuara keras untuk menyelamatkan negeri ini.
Tidak ada pilihan.
Saat semua orang hanya fokus mengamankan kepentingan mereka sendiri, anaknya, menantunya, istrinya, rekeningnya …. semua harapan kita akan sia-sia.

Intolerasi, radikalisme, terorisme mungkin hanyalah alat, sarana dan strategi yang dipakai mereka untuk meraih dukungan suara.
Karena mereka tahu betapa mudahnya sebagian rakyat diberikan janji surga dan begitu mudah dipengaruhi oleh tindakan sesaat. Sebagai contoh, pencopotan baliho oleh prajurit Kodam Jaya. Bagaimana kelanjutannya?
Pelaku penghinaan terhadap institusi TNI dan Polri serta yang mengancam penggal kepala masih belum tersentuh.
Suara TNI juga tidak solid, begitu juga suara Polri.
Mereka begitu mudah berubah.
Lalu kelanjutannya apa?
Kuncinya adalah ketegasan pemangku politik negara yaitu Presiden harus bersikap tegas dan keras.
Kalau tidak semua akan berlalu tanpa makna.

Lalu apa kabar dana penanganan pandemi Covid-19 yang berjumlah ratusan trilyun.
Sudahkan BPK, BPKP dan KPK melakukan audit?
Kita jangan terpukau dengan aksi KPK menangkap menteri yang hanya korupsi sekitar Rp 10 milyar.
Bagaimana monitoring penggunaan dana Covid-19 di DKI Jakarta yang berjumlah hampir Rp 5 trilyun?
Sudah diaudit kah ?
Sudah tepat manfaatkah?
Bagaimana dengan dana Formula E yang berjumlah Rp 560 milyar, apa kabarnya?

Lalu tahukah kita ada seorang Gubernur membeli dua buah kavling rumah super mewah di Lebak Bulus Jakarta Selatan?

Pakai uang siapa?

Berapa gaji Gubernur sehingga bisa beli rumah ratusan milyar?
Kemana KPK?

Negeri ini tidak sedang baik-baik saja.
Negeri sedang dijadikan bancakan kaum maling.
Rakyat tidak berbuat apa-apa.
Dan rakyat juga sering terbuai dengan berbagai pencitraan. Kita sering terbuai dengan kesederhanaan dan kepolosan, padahal semua itu hanya pencitraan.
Personal branding untuk dapat simpati.

Perilaku sebagian besar pejabat negara berbanding terbalik dengan Pil KB.

Pil KB, kalau LUPA pasti JADI
Pejabat Negara, kalau JADI pasti LUPA

Itulah realita negeri kita…mau diapa

Oleh : Rudi S Kamri

Salam SATU Indonesia
28112020