MUDANEWS.COM, Medan – Perbatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) DKI Jakarta akan diberlakukan, dan sudah semestinya Sumut belajar dari DKI. PSBB yang diberlakukan DKI memberikan kita banyak pelajaran. Yang paling utama pentingnya masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan yang diberlakukan di masing-masing wilayah. Sejauh ini Medan, atau Sumut pada umumnya tidak memberlakukan aturan ketat terhadap protokol kesehatan.
“Yang ada masyarakat hanya dibekali pengetahun bahwa ada corona, dan apa yang harus dilakukan. Namun dalam tatanan implementasi tidak ada pengawasan ataupun larangan serta sanksi bagi mereka yang melanggar aturan protokol kesehatan tersebut. Terlihat dari temuan saya di sejumlah pasar tradisional di kota medan. Masyarakat cenderung abai dalam menggunakan masker, dan sayangnya tidak ada kontrol ataupun pengawasan dari pemerintah daerah setempat khususnya Walikota Medan. Walikota, Bupati dan Gubernur harus bekerja keras memastikan protokol kesehatan benar benar berjalan,” tegas Analis Pasar Keuangan Gunawan Benjamin di Medan, Sumatera Utara, Minggu (13/9/2020).
Gunawan mengatakan, kalau mau agar kita semua tetap bisa cari makan, bisa bekerja, maka hal utama yang dilakukan adalah  berekonomi. Tetapi tetap pakai masker, rutin cuci tangan, dan jaga jarak. Namun saat ini kan tidak demikian. Nanti kalau penyebaran covid kian memburuk, jumlah pasien bertambah banyak, baru nanti kita semua lantas akan merasakan dampak negatifnya.
“Yakni bentuk PSBB mirip DKI yang akan membuat kita semakin tidak bisa beraktifitas. Hal selanjutnya yang perlu diperhatikan. PSBB DKI akan membuat petani dan pedagang Sumut merugi. Terlebih yang menjadi DKI sebagai pasarnya. Contoh pedagang jeruk Berastagi, tentunya sangat dirugikan dengan PSBB DKI. Karena potensi penjualannya turun. Dan masih banyak petani lainnya, seperti Kol, Wortel, Terong Belanda dan banyak lagi. Disini kita harus pikirkan nasib petani, Bansos, Pendampingan hingga pembiayaan sangat dibutuhkan para petani kita,” jelasnya.
Selanjutnya, yang harus jadi perhatian adalah adanya potensi laju tekanan inflasi. Ingat, PSBB ini berpotensi memicu terjadinya gangguan pada distribusi bahan pokok dari Jawa. Seperti Bawang Merah, Cabai Merah, Cabai Rawit dan sejumlah barang lain dari pulau jawa. Sekecil apapun inflasi ditengah pertumbuhan ekonomi minus atau resesi justru itu akan menjadi masalah besar bagi masyarakat di Sumut.
“Akan dirasakan masyarakat Sumut bukan hanya pertumbuhan ekonomi yang negatif. Tetapi pertumbuhan ekonomi negatif tersebut harus ditambah dengan inflasi. Lagi-lagi masyarakat akan terbebani yang akan terlihat dari penurunan daya beli. TPID harus bekerja keras disini. Sinergi antar instansi harus terjalin baik. Yang tak kalah penting ada implementasi di lapangan untuk meredam potensi gejolak harga yang terjadi di Sumutm” ungkapnya.
Dan yang terakhir, kata Gunawan, pastikan anggaran Bansos di Sumut itu benar-benar tersalurkan semuanya dan tepat sasaran. Sejauh ini kan tidak demikian, justru penyimpangan Bansos di Sumut menjadi salah satu yang terburuk wilayah Indonesia. Ini sangat memalukan, dan tentunya masyarakat Sumut yang lagi-lagi dirugikan.
“Disaat terjadi pandemi, banyak masyarakat kehilangan pekerjaan dan jatuh miskin. Dan disaat yang sama justru ada penyimpangan Bansos. Ini perbuatan korup dan zhalim namanya. Lantas peran Gubernur, Bupati, Walikota atau Pemda itu dimana?” tandas Gunawan Benjamin. Berita Medan, red
 DKI Jakarta akan diberlakukan, dan sudah semestinya Sumut belajar dari DKI.){kind=link}