POP Dievaluasi Kemendikbud, Pimpinan DPR Minta Perencanaan dan Pelaksanaan Dilakukan Terbuka

Breaking News

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

MUDANEWS.COM, Jakarta – Wakil Ketua DPR-RI, Sufmi Dasco Ahmad menilai Program Organisasi Penggerak (POP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) memiliki masalah serius. Dia meminta Kemendikbud harus mengevaluasi POP setelah sejumlah organisasi besar keluar dari program tersebut.

“Menurut saya Kemendikbud harus melakukan respons cepat dan mengevaluasi program tersebut, karena kalau kemudian organisasi penggerak itu mundur berarti ada persoalan yang cukup serius di situ,” kata Dasco dikutip dari merdeka.com, Senin (27/7).

Politikus Partai Gerindra meminta perencanaan dan pelaksanaan program-program seperti POP itu dilaksanakan secara transparan agar menghindari kesan negatif seperti saat ini.

“Untuk program-program seperti itu baiknya perencanaan dan pelaksanaan itu dilaksanakan secara terbuka supaya tidak menimbulkan hal-hal yang negatif terhadap program tersebut,” kata Dasco.

Selain itu, dia menambahkan, pada masa pandemi Covid-19 ini, sektor pendidikan mendapat alokasi dana yang cukup besar. Dasco meminta Kemendikbud membuat program-program dengan alokasi anggaran yang besar itu dengan efektif.

“Contohnya seperti yang kita minta kemarin sinergikan Kemendikbud dengan Kominfo misalnya untuk kuota untuk anak-anak seluruh Indonesia yang pada saat ini kesulitan belajar dengan fasilitas internet,” ucapnya.

Mendikbud Nadiem Makarim mendapat sorotan terkait Program Organisasi Pendamping (POP). PGRI, Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) PP Muhammadiyah dan Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama (NU) menyatakan mundur dari POP yang diluncurkan Kemendikbud.

Mereka mengkritik tidak jelasnya klasifikasi organisasi yang mendapatkan bantuan dana POP serta kejanggalan dalam proses verifikasi.

Nadiem Makarim akhirnya memutuskan untuk melakukan evaluasi lanjutan untuk menyempurnakan Program Organisasi Penggerak (POP).

“Proses evaluasi lanjutan akan melibatkan pakar pendidikan dari berbagai organisasi kemasyarakatan dan lembaga negara,” ujar Nadiem dalam taklimat media di Jakarta.

Dia menambahkan bahwa penyempurnaan dan evaluasi lanjutan dilakukan setelah pemerintah menerima masukan dari berbagai pihak.

“Saya berterima kasih atas berbagai masukan yang ada. Kita semua sepakat bahwa Program Organisasi Penggerak merupakan gerakan bersama masyarakat untuk memajukan pendidikan nasional,” jelas Nadiem.

Kemendikbud juga akan semakin melibatkan peran organisasi-organisasi yang selama ini telah andil dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan Indonesia.

Sumber : Merdeka.com

- Advertisement -

Berita Terkini