MUDANEWS.COM, Jakarta – Alumnus Magister Hukum Universitas Nasional (UNAS) yang juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris BPL PB HMI, Muhammad Mualimin meminta Rektor El Amry Bermawi Putera agar tak meniru gaya Soeharto yang otoriter dan represif terhadap setiap tuntutan yang dilayangkan mahasiswa.
‘’Sebagian mahasiswa itu kan anak daerah. Orang tuanya sedang sulit ekonomi. Apa salah minta keringanan bayaran? Kan tidak! Jadi sangat tidak pas ada mahasiswa demo malah diadukan kasus pencemaran nama baik kampus. Itu jelas gaya Soeharto membungkam aktivis. Rektor jangan tiru watak otoriter model begitu,’’ kata Mualimin dalam rilis persnya di Jakarta, Minggu (26/7/2020).
Penulis novel ‘Gadis Pembangkang’ itu menilai, dasar argumen mahasiswa yang meminta keringanan biaya kuliah adalah wajar mengingat pembelajaran dilakukan secara daring. Mantan Ketua Umum BPL HMI Cabang Jakarta Selatan itu menduga, terjadi ketidakterbukaan keuangan Universitas Nasional sehingga ketika mahasiswa teriak soal uang, kampus langsung meresponnya secara berlebihan dan tak rasional.
‘’Katanya mahasiswa dianggap seperti anak sendiri. Giliran demo dan mengungkapkan pendapat saja, kok pada diberi sanksi? Apa perlu men-DO mahasiswa sendiri? Ini kan janggal. Ada yang aneh. Harusnya rektor bangga peserta didiknya bersikap kritis. Itu tanda pembelajaran yang berhasil membentuk manusia tercerahkan,’’ ujarnya.
Mantan Ketua Umum HMI Komisariat Al Azhar itu menyarankan, agar Universitas Nasional yang sedari awal pendiriannya dikenal sebagai ‘’pabrik’’ Aktivis dan ilmuan politik mau mengoreksi kebijakan pemberian sanksi ke sejumlah mahasiswanya. Selain tidak produktif bagi iklim akademik di ranah internal, juga melanggar UUD 45 tentang kebebasan berpikir dan menyatakan berpendapat.
‘’Sudahlah, Pak Rektor El Amry jangan kekanak-kanakan. Mosok didemo doang langsung menjatuhkan sanksi. Cabut saja, itu akan membersihkan citra Unas,’’ pungkasnya. Berita Jakarta, red
 yang juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris BPL PB HMI,){kind=link}