MUDANEWS.COM, Jakarta – Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 telah menghabiskan dana siap pakai (DSP) lebih dari Rp2,9 triliun selama menangani pandemi virus corona (Covid-19).
Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo menyampaikan pihaknya mengelola sekitar Rp3,25 triliun DSP khusus untuk corona. Dana itu di luar anggaran DSP BNPB yang ditujukan bagi penanganan bencana alam.
“Tambahan DSP untuk penanganan COVID-19 sebesar Rp3.246.314.726 triliun dengan realisasi sebesar Rp2.995.285.893.415 triliun dana siap pakai untuk penanganan Covid-19,” kata Doni dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (13/7).
Doni menjelaskan penggunaan anggaran di antaranya untuk Markas Besar TNI sebesar Rp80,3 miliar. Anggaran itu digunakan untuk operasional bencana non-alam Covid-19 di Kabupaten Natuna, Wisma Atlet, Pulau Sebaru, dan Pulau Galang.
Lalu ada anggaran sebesar Rp459 miliar untuk BNPB untuk pembelian reagen PCR, bantuan logistik dan peralatan, serta operasional RS Darurat Wisma Atlet Kemayoran. Ada pula Rp1,25 triliun yang dikelola Pusat Krisis Kementerian Kesehatan untuk membeli APD.
Selanjutnya ada Rp189,1 miliar yang dikelola Direktorat Fasilitas Pelayanan Keseahatan Kemenkes untuk karantina di Pulau Galang. Sementara Direktorat Surveillance dan Karantina Kemenkes mengelila Rp15 miliar.
Selain itu, Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Kemenkes mengelola Rp975,6 miliar untuk operasional pelayanan kesehatan di Pulau Sebaru. Ada pula Rp4,093 miliar yang diberikan ke Lembaga Biologi Molekiler Eijkman guna pemeriksaan Covid-19.
Sisa anggaran lainnya disalurkan untuk penanganan corona di Jawa Timur. Sebanyak Rp41,3 miliar diberikan ke Gugus Tugas Provinsi Jatim dan Rp5 miliar untuk Universitas Airlangga.
“BNPB juga memfasilitasi penerimaan bantuan dana hibah, baik dalam maupun luar negeri, serta donasi. Hingga saat ini, total dana hibah yang telah diterima sebesar Rp159.974.579.156. Dana hibah tersebut sudah digunakan sebesar Rp32.343.460.000,” tuturnya.
PCR Test Jadi Prioritas, Rapid Test Sementara
Doni Monardo menegaskan, metode PCR tetap menjadi prioritas pengujian spesimen covid-19. Sementara rapid test hanya untuk pengujian sementara.
“PCR test harus menjadi prioritas utama. Tetapi selama PCR belum terpenuhi maka jalan tengahnya untuk sementara dulu adalah rapid test,” ujar Doni usai rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, Senin (13/7).
Doni menuturkan, ketentuan tentang rapid test telah diatur pula oleh Kementerian Kesehatan. Namun, pihaknya tetap mendorong agar dilakukan PCR untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat.
“Kita akan berupaya arahnya ke depan untuk PCR test, karena memang ini tingkat akuratnya paling bagus, paling tinggi,” katanya.
Di sisi lain, Doni juga menekankan agar pelaksanaan tes tak hanya ditujukan bagi ODP dan PDP namun juga orang-orang yang berpotensi tanpa gejala (OTG).
Pelaksanaan rapid test sebelumnya dikritik sejumlah pihak lantaran hanya berlandaskan antibodi bukan untuk pendeteksian awal.
Syarat rapid test untuk perjalanan juga dikritik karena dianggap tidak menjamin seseorang terbebas dari virus covid-19. Biaya yang mahal juga dikeluhkan warga meski belakangan Kemenkes menerapkan batas maksimal biaya rapid test Rp150 ribu.
Sumber : CNNIndonesia.com
 lebih dari Rp2,9 triliun){kind=link}