MUDANEWS.COM, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) lagi-lagi menyoroti kinerja Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam penanganan pandemi virus Corona (COVID-19). Jokowi meminta ada sebuah terobosan yang dapat memutus mata rantai Corona.
Beberapa instruksi terbaru itu disampaikan Jokowi saat membuka rapat terbatas ‘Percepatan Penanganan Dampak Pandemi COVID-19’ melalui video yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (29/6/2020).
“Saya minta ada sebuah terobosan yang bisa dilihat oleh masyarakat. Dan itu, terobosan itu kita harapkan betul-betul berdampak pada percepatan penanganan ini. Jadi tidak datar-datar saja,” kata Jokowi.
Jokowi juga meminta seluruh jajarannya memberikan edukasi ke masyarakat tentang pengurusan jenazah COVID-19 agar tidak ada lagi kabar perebutan jenazah antara keluarga dan pihak rumah sakit. Jokowi meminta semua pihak berkoordinasi dengan tokoh agama hingga budayawan.
Selain itu, Jokowi kembali mengingatkan Menteri Kesehatan Agus Terawan Putranto. Dia meminta agar pemberian bantuan terkait penanganan COVID-19 hingga insentif bagi tenaga kesehatan dipercepat.
Berikut ini poin-poin perintah tegas Jokowi saat kembali soroti Kementerian Kesehatan:
Terobosan Penanganan Corona Tak Datar-datar Saja
Jokowi meminta adanya terobosan dalam penanganan virus COVID-19. Jokowi ingin terobosan itu bisa dilihat masyarakat.
“Saya minta kita bekerja agar tidak linear, saya minta ada sebuah terobosan yang bisa dilihat oleh masyarakat,” kata Jokowi saat membuka ratas ‘Percepatan Penanganan Dampak Pandemi COVID-19’ melalui video yang disiarkan YouTube Setpres, Senin (29/6).
Jokowi berharap terobosan itu berdampak pada percepatan penanganan COVID-19. Terobosan yang ada, kata dia, tidak datar-datar saja.
“Dan itu, terobosan itu saya harapkan betul-betul berdampak kepada percepatan penanganan ini, jadi tidak datar-datar saja,” ujarnya.
Jokowi menjelaskan, terobosan yang dimaksud bisa dengan penambahan tenaga medis dari pusat ke provinsi. Terutama provinsi yang penyebaran kasus COVID-19 di wilayahnya masih tinggi.
“Bisa saja dilakukan dengan menambah personel dari pusat, atau tenaga medis dari pusat, untuk provinsi-provinsi di luar DKI yang menunjukkan tren penyebaran yang masih tinggi,” kata Jokowi.
“Kedua mungkin bisa dibantu lebih banyak peralatan. Dan betul-betul, dua hal tadi kita kontrol di provinsi. Karena kalau tidak kita lakukan sesuatu, dan kita masih datar seperti ini, ini nggak ada pergerakan yang signifikan,” sambung dia.
Soroti Penolakan Rapid Test-PCR Corona
Jokowi menyoroti penolakan masyarakat terhadap rapid test dan PCR Corona. Ini akibat kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat.
“Pemeriksaan PCR maupun rapid test yang ditolak oleh masyarakat, ini karena apa? Karena datang-datang pakai PCR, datang-datang bawa rapid test,” kata Jokowi saat Ratas Percepatan Penanganan Dampak Pandemi COVID-19 di Istana Merdeka, Senin (29/6/2020).
Menurut Jokowi, seharusnya ada sosialisasi terlebih dahulu ke masyarakat sebelum ada rapid test ataupun PCR. Dengan demikian, masyarakat bisa mendapatkan penjelasan.
“Belum ada penjelasan terlebih dahulu, sosialisasi dulu ke masyarakat yang akan didatangi sehingga yang terjadi adalah penolakan,” ungkapnya.
Jokowi juga meminta tokoh agama hingga budayawan mensosialisasi berbagai hal tentang pandemi virus Corona. Secara khusus, dia menyoroti penolakan jenazah pasien positif Corona.
“Jangan sampai terjadi lagi merebut jenazah yang jelas-jelas COVID oleh keluarga. Ini hal yang harus kita jaga tidak terjadi setelah ini,” ucap Jokowi.
Bantuan Corona Jangan Bertele-tele
Jokowi kembali mengingatkan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Dia meminta agar pemberian bantuan terkait penanganan Corona (COVID-19) hingga insentif bagi tenaga kesehatan dipercepat
“Saya minta agar pembayaran untuk pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan COVID ini dipercepat pencairannya jangan sampai ada keluhan yang meninggal ini harus segera di… apa itu.. bantuan, santunan itu harus, mestinya begitu meninggal langsung bantuan, santunannya harus keluar,” kata Jokowi.
Jokowi mengingatkan Terawan agar prosedur di Kementerian Kesehatan betul-betul disederhanakan.
“Prosedurnya di kementerian kesehatan betul2 bisa dipotong. Jangan sampai bertele-tele kalau aturan di permen-nya (peraturan menteri-red) terlalu berbelit-belit, ya disederhanakan,” tegasnya.
“Pembayaran klaim rumah sakit secepatnya, insentif tenaga medis secepatnya, insentif untuk petugas lab juga secepatnya, mau nunggu apa lagi ininya, anggarannya sudah ada,” sambung Jokowi.
Hilangkan Ego Lembaga dan Kedaerahan
Jokowi mengingatkan agar semua pihak bekerja secara terintegrasi dalam pengendalian virus Corona di Indonesia. Dia meminta agar tidak ada lagi ego sektoral dalam penanganan Corona.
“Menurut saya terpenting yaitu pengendalian yang terintegrasi, pengendalian yang terpadu sehingga semua kerja kita bisa efektif,” kata Jokowi saat membuka rata ‘Percepatan Penanganan Dampak Pandemi COVID-19’ melalui video yang disiarkan YouTube Setpres, Senin (29/6/2020).
Jokowi mengatakan agar semua lembaga, kementerian dan daerah menghilangkan ego sektoralnya masing-masing dalam pengendalian Corona. Dia meminta tidak ada yang bekerja sendiri menangani pandemi Corona.
“Nggak ada lagi ego sektoral, ego kementerian, ego lembaga, ego kedaerahan, apalagi jalan sendiri-sendiri saya kira ini sudah harus kita hilangkan,” ucapnya.
Jokowi juga meminta pihak Polri dan TNI terus mendisiplinkan masyarakat terkait protokol kesehatan. Terutama, sebutnya, wilayah publik yang berisiko.
“Dukungan TNI Polri terutama dalam kedisiplinan di masyarakat, terutama untuk area publik yang beresiko kita harapkan untuk terus dijaga,” ujarnya.
Kemudian Jokowi juga meminta agar terus ada inovasi dalam penanganan virus Corona sehingga memberikan dampak besar bagi masyarakat.
“Saya minta apa itu tadi menyiapkan sebuah terobosan agar ada sesuatu yang baru lagi yang kita kerjakan bersama-sama dan memberikan efek besar pada masyarakat untuk betul-betul kita mematuhi protokol kesehatan yang ada,” imbuhnya.
Jangan Ada Lagi Perebutan Jenazah Corona
Jokowi meminta seluruh jajarannya memberikan edukasi ke masyarakat tentang pengurusan jenazah pasien Corona agar tidak ada lagi kabar perebutan jenazah antara keluarga dan pihak rumah sakit. Jokowi meminta semua pihak berkoordinasi dengan tokoh agama hingga budayawan.
“Kemudian pelibatan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, budayawan, sosiolog, antropolog, dalam komunikasi publik harus secara besar-besaran kita libatkan,” kata Jokowi dalam ‘Ratas Percepatan Penanganan Dampak Pandemik Covid-19’ yang disiarkan secara live di YouTube Setpres, Senin (29/6/2020).
Jokowi meminta jajarannya memastikan tidak ada lagi perebutan jenazah positif Corona. Dia meminta seluruh pihak bekerja sama melakukan koordinasi.
“Sehingga jangan sampai terjadi lagi merebut jenazah yang jelas-jelas COVID oleh keluarga. Itu saya kira sebuah hal yang harus kita jaga, agar tidak terjadi lagi setelah ini,” jelasnya.
Sumber : detik.com
 lagi-lagi menyoroti kinerja Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam){kind=link}