GP Ansor Banjar, Kritik Pemerintah Belum Maksimal Tangani Corona

GP Ansor Banjar, Kritik Pemerintah Belum Maksimal Tangani Corona
Sekretaris PC GP Ansor Kota Banjar, Ahmad Muhtar

MUDANEWS.COM, Banjar – Menyikapi percepatan penanggulangan Covid-19 khususnya di Kota Banjar, Jawa Barat, Pengurus Cabang (PC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor, Kota Banjar, melihat kurangnya penanganan dibeberapa hal, diantaranya di Bidang Kesehatan, Bidang Ekonomi, dan Bidang Sosial.

“Dibidang kesehatan, dengan adanya penerapan PSBB terasa bahwa Pemerintah Kota Banjar, belum maksimal dalam perencanaan, sehingga implementasi di lapangan tidak maksimal dalam pelaksanaan physical distancing,” kata Ahmad Muhtar, selaku Sekretaris PC GP Ansor Kota Banjar, saat ditemui dikediamannya, Senin (11/05/2020).

Dirinya mencontohkan bahwa dibeberapa titik pusat kegiatan ekonomi masyarakat, baik Pasar Tradisional, ataupun Modern kerap terjadi kerumunan masyarakat, hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan protokol Covid-19 yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat. Namun hal tersebut harus dilaksanakan tanpa dengan menghilangkan mata pencarian masyarakat.

“Titik-titik berkumpulnya masyarakat dalam hal ini Pasar Modern, Pasar Tradisional, atau Tempat – Tempat Kuliner, belum ada usaha dalam menertibkan dengan pelaksanaan protokol Covid-19 dengan maksimal, tanpa harus menghilangkan usaha rakyat,” ucapnya.

Tidak hanya memberi kritikan, Muhtar, sapaan akrabnya juga memberikan alternatif kebijakan yang bisa dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Banjar, untuk mengatur jarak antar pedagang dipusat-pusat perbelanjaan, dan menugaskan pihak keamanan.

“Tentu ada berbagai cara misalnya dengan mengatur jarak pedagang dengan pedagang lainnya, menempatkan petugas jaga, sehingga masyarakat yang belanja bisa menjaga jarak dengan baik, insyaalloh akan baik,” paparnya.

Selanjutnya, terkait kepeduliaannya terhadap para relawan yang bertugas diposko pemeriksaan yang didirikan diperbatasan Kota, Muhtar menyoroti kurangnya perhatian terkait alat pelindung diri (APD), dari Pemerintahan Kota.

“Usaha pencegahan penularan Covid-19, dengan adanya posko-posko yang dibuat untuk membatasi ruang gerak masyarakat keluar masuk Kota Banjar, fasilitas pendukungnya masih tidak layak, seperti termometer, APD untuk petugas,” ucapnya.

Selain itu, dirinya juga mengungkapkan bahwa dibidang ekonomi masih kurangnya perhatian terhadap pelaku usaha supaya tidak sampai mengalami kebangkrutan, sehingga dalam hal tersebut mestinya ditangani dengan baik.

“Dibidang ekonomi belum terlihat rencana Pemerintah Kota Banjar, dalam menjaga kemampuan pelaku usaha, dan petani dalam eksistensi usahanya,” ungkapnya.

Ditambahkan oleh Muhtar, bahwa dibidang pertanian, khususnya di Kota Banjar, para petani sedang mengalami penurunan hasil panen akibat hama wereng. Untuk itu, selaku Pemerintahan yang mempunyai kebijakan dalam mengambil keputusan harus mempersiapkan rencana penanganan guna membantu petani.

“Dampak hama wereng untuk petani padi sangat terasa, apakah sudah ada rencana dari Pemerintah Kota Banjar, dalam membantu petani kita untuk kelangsungan usaha pertaniannya? Misal dari bantuan bibit, pupuk dan lainnya dalam penguatan bidang pertanian yang akan memasuki musim tanam,” imbuhnya.

Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang sudah mulai digelontorkan juga masih ada yang kurang tepat sasaran. Sehingga perlu adanya pembenahan dan pemutakhiran data secepatnya, sehingga tidak terjadi ketimpangan di lapangan.

“Dibidang Jaring Pengaman Sosial (JPS) terlihat belum tepat sasaran, coba kita lihat dilingkungan terkecil kita masing-masing (Lingkungan RT) terjadi para Keluarga penerima manfaat bansos dari APBD kota ternyata didominasi orang-orang mampu bahkan orang terkaya di RT itu, pemilik pabrik heuler, pemilik toko besar, keluarga PNS, Pensiunan menerima bansos 20 kg beras dan uang sebesar Rp.150.000. Disisi lain keluarga miskin yang sangat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan makan keluarganya malah tidak mendapat bansos tersebut,” paparnya.

Sehingga dirinya berharap, Pemerintah Kota Banjar, dapat mengevaluasi seluruh program dalam penanganan Covid-19, supaya semuanya dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

“Untuk itu kami mengharapkan kepada Pemerintah Kota Banjar, untuk mengevaluasi itu semua demi kebaikan warga masyarakat di wilayah Kota Banjar kedepan, karena masih ada program-program selanjutnya,” harapnya. Berita Banjar, BQ