Tanpa Kementerian Bencana, Indonesia Bisa Hilang Dalam Sejarah

Tanpa Kementerian Bencana, Indonesia Bisa Hilang Dalam Sejarah
Muhammad Ikhyar Velayati Harahap

MUDANEWS.COM

Pengalaman Yang Tak Terlupakan

Usai gempa besar bermagnitudo 6,9 berguncang dari arah Banten hingga menggoyang Jakarta pukul 19.05 WIB, Jumat (2/8/2019) yang mengakibatkan lima orang korban tewas, 1000 warga mengungsi serta terjadi kerusakan bangunan di wilayah Jawa Barat dan banten, gempa yang berpotensi Tsunami, aku bergidik dan terngiang kembali pengalaman yang tak terlupakan saat Aceh di landa gempa maha dahsyat minggu 26 Desember 2004.

Gempa bumi Samudra Hindia 2004 tersebut terjadi pukul 08:58:53 berskala 9,1–9,3 skala Richter yang berasal kurang lebih 150 km di lepas pantai Aceh. Gempa bumi tersebut merupakan gempa bumi terkuat di dunia dan paling mematikan yang pernah terjadi dalam satu generasi. Aceh adalah wilayah yang dampaknya paling parah selain Sri Lanka, India, dan Thailand.

Empat puluh lima menit paska gempa, gelombang tsunami melanda Nanggroe Aceh Darussalam dan hanya dalam waktu beberapa menit saja gelombang tersebut menyapu bersih daerah pesisir pantai Nanggroe Aceh Darussalam sepanjang 800 kilometer, sama dengan jarak pesisir pantai dari San Francisco sampai San Diego.

Tepat pada 27 desember ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan tsunami di Aceh sebagai bencana kemanusiaan terbesar yang pernah terjadi, saya tiba di Banda Aceh bersama rombongan staff NGO luar negeri “Save The Children” dengan membawa 12 truk berisi makanan dan pakaian serta bergabung bersama para sukarelawan nasional dan internasional lainnya.

Tugas pertama para relawan di mulai dari mengevakuasi jenazah-jenazah dan korban-korban yang terluka dari daerah-daerah sekitar. Dampak yang ditimbulkan oleh bencana alam ini sungguh di luar dugaan saya. Belum pernah saya membayangkan atau mempersiapkan diri saya secara fisik dan mental, yang keseharian saya sebagai mantan aktivis mahasiswa untuk menghadapi bencana alam yang mengerikan ini.

Namun demikian, kebersamaan serta ketulusan para sukarelawan dari berbagai negara, suku bangsa, agama, aliran politik dan warna kulit dalam melakukan kegiatan advokasi bencana memberikan kekuatan kepada saya dalam menghadapi situasi yang kritis tersebut. Kami menyatu dalam satu visi yang bersipat universal, yaitu kemanusiaan.

Dampak dari gempa dahsyat tersebut terlihat dari data berbagai sumber yang menyebut sekitar 167.000 orang meninggal atau hilang karena tsunami, 500.000 orang kehilangan rumah di Aceh, 900 orang meninggal dalam gempa di bulan Maret, 13.500 keluarga kehilangan rumah di Nias. Sekitar 50.000 ditampung di barak-barak, dan 67.500 orang tetap tinggal di tenda-tenda.

Sementara ada sekitar 3.000 km jalan rusak, 14 dari 19 pelabuhan rusak parah, 8 dari 10 lapangan udara rusak. 120 jembatan arteri (dan 1.500 jembatan kecil) rusak. Di sektor pendidikan Lebih dari 2.000 gedung sekolah rusak, Kurang lebih 2.500 orang guru meninggal. Di bidang kesehatan lebih dari delapan rumah sakit rusak berat atau hancur, 114 puskesmas dan puskesmas pembantu rusak atau hancur.

Kerugian di sektor ekonomi di taksir sebesar US$1,2 milyar pada sector produktif, dan di perkirakan terjadi proyeksi penurunan perekonomian sebesar 5% di Aceh dan 20% di Nias. Dalam bidang perikanan di laporkan 4.717 perahu nelayan hilang, 20.000 hektar tambak rusak atau tidak berfungsi. Sementara di bidang pertanian ada 60.000 petani mengungsi dan Lebih dari 60.000 hektar lahan pertanian rusak serta 100.000 pengusaha kecil telah kehilangan usahanya. Peradaban Aceh hilang hanya dalam hitungan menit akibat gempa dan Tsunami tersebut.

Indonesia Rawan Bencana Besar

Kejadian gempa dan tsunami di Aceh sangat besar kemungkinan akan kembali terjadi di Indonesia di masa depan, kenapa ? menurut para ahli, letak Indonesia yang berada di cincin api Pasifik, memang rentan terhadap guncangan gempa besar dan letusan gunung berapi yang berpotensi tsunami. Menurut penjelasan Daryono Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, ada sebanyak enam subduksi atau penujaman lempeng di Indonesia. keenam subduksi itu dapat dirinci kembali menjadi 16 segmen megatrust. Megatrust ini, berpotensi untuk memicu gempa besar di atas 7 magnitudo, ini kenyataan kondisi tektonika Indonesia.

Selain itu, Indonesia juga memiliki bagian banyak sesar aktif yang sewaktu-waktu dapat bergerak. Dari sekian banyak sesar aktif tersebut, sebagiannya berada di daratan. Sesar aktif yang berbeda di daratan ini jika bergerak akan menimbulkan efek goncangan yang cukup signifikan. Bahkan cenderung bersifat destruktif atau merusak. Sesar di Indonesia bersifat aktif dan juga kompleks, Aktif artinya gempa terus terjadi, sedangkan kompleks karena memang banyak sekali sumber gempanya.

Sedangkan menurut Kepala Pusat Penelitian Geoteknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Eko Yulianto mengatakan, umumnya gempa sekitar magnitudo 7,4 memiliki waktu perulangan 30-50 tahun. Dia mengatakan tidak ada data detail dan pasti, terkait sejarah atau siklus gempa yang terjadi di lokasi yang hampir sama dengan yang terjadi Jumat (2/7) malam yang berpusat di Banten. Padahal, jika ada pencatatan sejarah maka dapat diketahui perilaku gempanya. Ancaman Sunda Megathrust adalah sebuah ancaman riil bahwa itu sebuah ancaman nyata di sepanjang pantai barat Sumatera.
Di selatan Jawa, berdasarkan catatan sejarah, pernah terjadi gempa yang lebih besar dari magnitudo 7,4, bahkan mendekati skala 9. Penemuan LIPI yang disesuaikan dengan data sejarah, kejadian itu sekitar 400 tahun lalu yang diduga sekitar 1584 atau 1586.

Kerugian Akibat Bencana

Setelah Aceh, ketangguhan Indonesia terhadap bencana kembali diuji mulai dari gempa bumi Yogyakarta (2006), gempa bumi Padang (2009), Tsunami Mentawai, Erupsi Merapi Yogyakarta, banjir bandang Wasior (2010), dan bencana yang terjadi sepanjang 2018 yaitu gempa bumi Lombok, gempa bumi dan tsunami Palu-Donggala, serta terakhir tsunami Banten-Lampung.

Menurut Kepala BNPB Doni Monardo saat peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB) di Bandung, Jumat (26/4) mengatakan, tren bencana terus meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data BNPB, pada tahun 2018 terdapat 2.572 kejadian bencana yang mengakibatkan 4.814 korban meninggal dunia dan hilang, 21.064 orang luka-luka, 10,2 juta orang mengungsi dan kerugian mencapai lebih dari Rp 100 triliun rupiah. Baik kerugian material maupun lainnya.

Sementara untuk kejadian bencana selama januari-april 2019, Kepala Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mencatat terjadi 1.586 kejadian bencana yang mengakibatkan ratusan orang korban jiwa dengan kerugian mencapai triliunan rupiah.

Selain kerugian materi, menyebutkan, bencana yang terjadi di beberapa provinsi itu juga mengakibatkan 325 orang meninggal dunia, mengakibatkan 113 orang hilang, 1.439 orang luka-luka, dan 996.143 orang mengungsi. Menilik catatan BNPB di atas, kejadian bencana tahun ini naik 72 persen. Dari 1.586 kejadian, didominasi bencana hidrometeorologi lantaran lebih dari 98 persen atau sekitar 1.554 akibat banjir dan gelombang ekstrem. Dua persennya atau sekitar 32 kejadian akibat bencana geologi.

Apa Yang Harus Kita Lakukan

Gempa dan Tsunami tidak bisa diprediksi. Ketegangan antar lempeng yang bertumbukan selalu terjadi. Lempeng-lempeng kontinental di sebelah barat Sumatra sampai sekarang berada di bawah tekanan. Posisi geografis Indonesia yang sangat rawan terhadap bencana, dipastikan akan terjadi bencana besar, hanya masalah waktu, dan hal ini berpotensi menghilangkan peradaban Indonesia yang sudah di bangun puluhan Tahun. Jikapun selamat, masyarakat yang terkena bencana seringkali harus menata ulang kehidupannya dari awal, mereka harus pindah ke tempat lain, dan mulai penghidupan di tempat baru.

Meskipun realitasnya banyak wilayah di Indonesia yang rawan akan gempa, namun bukan berarti masyarakat Indonesia tidak bisa tinggal dengan aman di wilayah-wilayah yang memiliki potensi akan gempa bumi dan tsuami. Amerika dan Jepang adalah negara yang sering mengalami bencana gempa bumi dan stunami, tetapi karena budaya mitigasi bencana telah berakar kuat serta mampu mengelola resiko bencana dengan baik, maka korban sangat sedikit terjadi di sana.

Untuk itu di butuhkan pengetahuan, pemahaman, kesiapsiagaan keterampilan untuk mencegah, menditeksi dan mengantisipasi secara lebih dini tentang berbagai macam bencana khususnya di tempat-tempat yang memang rawan terhadap bencana alam tersebut di negeri yang kita cintai ini.

Mitigasi ini berupa tindakan-tindakan untuk mengurangi bahaya supaya kerugian dapat diperkecil. Mitigasi meliputi aktivitas dan tindakan tindakan perlindungan yang dapat diawali dari persiapan sebelum bencana itu berlangsung, menilai bahaya bencana, penanggulangan bencana, berupa penyelamatan, rehabilitasi dan relokasi.

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri RI No. 131 Tahun 2003, mitigasi atau penjinakan adalah upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi dan memperkecil akibat-akibat yang ditimbulkan oleh bencana, yang meliputi kesiapsiagaan, kewaspadaan dan berbagai kemampuan untuk mengatasinya.

Mengacu pada pengalaman dan evaluasi penanganan bencana di berbagai daerah, khususnya pengalaman bencana Aceh, banyak hal yang mesti di perbaiki mulai dari aspek teknologi, lembaga, kebijakan dan pendanaan yang mesti di tingkatkan kwalitasnya. Kehancuran total dan massif yang terjadi pada bencana gempa dan tsunami aceh di sebabkan kelemahan pemerintah yang lambat dalam melakukan deteksi, antisipasi, serta perlindungan kepada warga, di samping juga masyarakat tidak punya pemahaman dan budaya mitigasi yang kuat.

Dari aspek teknologi bencana, perlunya dibangun suatu sistem peringatan dini (early warning system) dengan pendekatan yang holistik dan berbasis pada masyarakat. Indonesia harusnya memiliki parameter dari peringatan dini tsunami yang lengkap berhubung Indonesia berada dalam posisi geografis yang rawan tsunami.

Dari hal kelembagaan yang berwenang, Badan Nasional Penanganan Bencana (BNPB) mesti di evaluasi keberadaannya. Dengan kwantitas dan kwalitas bencana yang massif terjadi di Indonesia serta potensi hilangnya peradaban Indonesia akibat bencana, maka seharusnya penanganan bencana di Indonesia di tangani oleh satu kementerian. Dengan berubahnya lembaga yang mengurus isu bencana tersebut, maka penanganan akan lebih fokus.

Hal ini disebabkan lembaga yang levelnya menjadi kementerian bencana, merupakan lembaga Pemerintah Indonesia yang fokus membidangi urusan bencana dalam pemerintahan. Kementerian ini nantinya berkedudukan di Jakarta (ibukota negara) dan bertanggung jawab langsung kepada presiden serta berada dibawah presiden. Perubahan ini tentu saja berdampak pada garis koordinasi jadi lebih linear dengan kementerian lainnya, misalnya kementerian sosial, kementerian keuangan, kementerian pendidikan, kementerian perumahan bahkan jasa marga, karena hancurnya rumah rumah dan bangunan yang ada di daerah gempa seringkali tidak memenuhi standar bangunan anti gempa seperti di negara jepang.

Peningkatan lembaga penanganan bencana dari “Badan” menjadi kementerian, sejatinya merupakan tuntutan dan kebutuhan Negara-Rakyat dalam mengantisipasi banyak dan massifnya bahaya bencana yang cenderung trend nya menaik dan semakin membahayakan keberadaan manusia dan juga negara.

Perubahan ini akan sangat membantu dalam hal kordinasi dan konsolidasi yang cepat dalam menangani suatu bencana. Selain itu perubahan dari Badan menjadi Kementerian otomatis akan meningkatkan power lembaga tersebut dalam mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan seluruh kementerian terkait.

Keunggulan lain dari peningkatan BNPB menjadi kementerian adalah politik anggaran, yang tentunya akan turut meningkat. BNPB saat ini mengeluh mengalami keterbatasan anggaran dalam menjalankan fungsi, tugas, serta kewenangan seperti diatur dalam Undang-undang.

Kemudian dari sisi kewenangan, Kementrian bencana menjadi punya otoritas yang mutlak untuk merumuskan dan merealisasikan kebijakan advokasi bencana, tanpa mesti minta persetujuan lembaga atau kementrian terkait, misalnya pembelian teknologi bencana, riset dan penelitian serta melakukan kordinasi dan pelatihan di seluruh departemen, terkait sosialisasi mengenai pengetahuan, pemahaman dan praketk budaya mitigasi di stake holder terkait. Hal yang tidak mungkin bisa di lakukan jika masih berbentuk badan (BNPB).

Perubahan dari BNPB menjadi Kementrian otomatis akan menutupi kelemahan-kelemahan dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, misalnya belum optimalnya dukungan anggaran bencana, lambatnya mekanisme proses dana penanggulangan bencana, lambatnya upaya mitigasi dan tanggap darurat bencana, dan lemahnya koordinasi antar instansi terkait.

Beberapa lembaga atau badan yang bisa atau strategis untuk di satukan dalam satu Kementerian Bencana adalah BNPB, BMKG dan Basarnas. Masing masing deputi di berbagai badan tersebut, ke depan akan berubah menjadi Direktur Jenderal. Di lihat dari konteks bahaya bencana ke depan serta kebutuhan mendesak rakyat Indonesia, maka Jokowi perlu segera mengeluarkan Peraturan Presiden terkait peningkatan level BNPB menjadi setingkat kementerian. Hal ini akan berdampak pada peningkatan performa lembaga ini dalam menangani bencana ke depan. Hal penting lainnya, Kementerian bencana yang sudah terbentuk segera mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan peran aktif dari lima pihak terkait, yaitu akademisi, pebisnis, komunitas, pemerintah dan media untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapan bencana.

Untuk itu, usulan Wakil Sekretaris Jenderal PKB Dita Indah Sari paska kepada pemerintah agar di bentuk kementerian bencana yang menggabungkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dengan Badan SAR Nasional merupakan usulan cerdas yang perlu ditindak lanjuti oleh Presiden Jokowi. Peningkatan lembaga BNPB menjadi kementrian merupakan strategi dan upaya pemerintah untuk mengantisipasi hilangnya peradaban Indonesia dalam sejarah akibat bencana.

Oleh : Muhammad Ikhyar Velayati Harahap

Penulis adalah Mantan District Officer Save The Children Dalam Program Bencana Tsunami Aceh 2004-2006 dan saat ini merupakan Ketua Relawan Jokowi Jaringan Amar Ma’ruf Sumatera Utara.

.