MUDANEWS.COM, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo hadir dalam acara Nota Kesepahaman (MoU) Pengembangan Center of Excellence di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Selasa (18/7). Ini menjadi bagian dari program State Accountability Revitalization (STAR).
Program STAR ini merupakan inisiasi pemerintah untuk mendukung penguatan akuntabilitas di bidang manajeman keuangan dan auditor publik. Dengan program ini, telah dilakukan peningkatan kapasitas auditor, pengelola keuangan negara serta aparat pengawas internal pemerintah.
Kepala BPKP Ardan Adiperdana mengatakan, program ini diawali dengan MoU antara BPKP dengan 9 gubernur di wilayah pengembangan Center of Excellence, bekerjasama dengan pergruan tinggi terdepan di Indonesia sehingga ada Transfer of Knowledge antara akedemisi dan aparat pemerintah.
“Ini merupakan bentuk sinergi antara BPKP dengan perguruan tinggi sebagai akademisi yang memiliki kemampuan di bidang riset teori serta dengan pemerintah daerah yang berkomitmen menciptakan pemerintahan bersih,” kata Ardan di Auditorium BPKP.
Mendagri Tjahjo juga menyambut baik program serta MoU ini. Menurut dia, untuk menciptakan birokrasi yang bersih dan menguatkan akuntabilitas pemerintahan, perlu sinergi dengan perguruan tinggi. Tercatat, ada 200an daerah yang memiliki penyerapan baik, namun programnya tak berjalan.
“Anggarannya asal habis saja. Penyerapannya baik, tapi programnya tak fokus. Makanya, pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat tidak terwujud dengan baik,” ujar dia.
Maka dari itu, Kemendagri, kata dia sempat mengusulkan perlunya fungsi perguruan tinggi menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pengambilan putusan kebijakan pembangunan daerah. Peranan mereka dalam memberikan masukan dalam program pemerintah sangat dibutuhkan.
“Dengan fokus dan penguatan sistem ini, bagaimana BPKP menjangkaunya. Setidaknya dengan MoU ini bisa memberikan penguatan sistem. Namun, MoU semacam ini sudah banyak berlangsung, tinggal bagaimana hasilnya bisa lebih dipercepat,” tambah Mendagr Tjahjo.
Dalam catatannya, Mendagri mengakui, masalah kualitas laporan keuangan ada pada sumber daya manusia (SDM)-nya. Mereka banyak tak paham soal akuntasi dan banyak penempatan personil keuangan yang keliru. Kondisi seperti ini, kata Tjahjo yang dapat merusak birokrasi pemerintahan.
“Ada di satu daerah, seorang kepala dinas kesehatan ditempati oleh seorang insinyur teknik sipil. Ternyata, dia adalah bagian dari timses (tim sukses)-nyam,” ujar dia.
Mendagri juga menambahkan, diperlukannya sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kinerja para pengelola keuangan. Terakhir adalah harus ada pengembangan kualitas dan pendidikan agar terjadi peningkatan mutu para aparat yang membidangi urusan keuangan. (ka)
