MUDANews.com, Jakarta – Untuk mendukung pembangunan infrastruktur guna mengatasi keterbatasan ruang fiskal, partisipasi pihak swasta didorong oleh pemerintah, terutama dalam hal dana-dana kelolaan jangka panjang seperti asuransi, dan dana pensiun.
Hal ini dilakukan untuk mencapai target pembangunan infrastruktur nasional. Dalam hal ini dua alternatif pembiayaan telah diluncurkan, diantaranya adalah Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) dan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Seperti dilansir setkab.go.id, Bambang Brodjonegoro, selaku Menteri PPN/Kepala Bappenas mengungkapkan bahwa program PINA didesain untuk mengisi kekurangan pendanaan proyek-proyek infrastruktur prioritas yang membutuhkan modal besar, namun tetap dinilai baik secara komersial. Maka BUMN dan swasta pengembang infrastruktur harus memiliki kecukupan modal minimum untuk dapat menjalankan proyek-proyek ini.
“Skema PINA ini melengkapi skema KPBU sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur. Meskipun KPBU melibatkan swasta, tetapi tetap masih ada unsur pemerintah karena pemerintah tetap berkomitmen untuk menyediakan layanan yang pro-rakyat dengan memegang kendali atas tarif,” ungkap Bambang dalam dalam laporannya pada acara Financial Closing Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) dan Launching PPP Book 2017, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (17/2).
Menurut penjelasannya saat ini pembiayaan tahap awal 9 ruas jalan tol senilai Rp70 triliun telah didorong oleh program PINA. Di mana 5 diantaranya adalah Tol Trans Jawa.
Bambang menjelaskan, pembiayaan ekuitas tahap awal telah diterima oleh PT Waskita Toll Road sebesar Rp3,5 triliun dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan PT Taspen (Persero), sehingga total ekuitas saat ini menjadi 9,5 triliun dari kebutuhan Rp16 triliun.
“Program PINA akan mendorong agar kekurangan ekuitas tersebut dapat dipenuhi di tahun ini atau awal tahun depan dengan mangajak berbagai institusi pengelola dana yang ada,” papar Bambang.
“Dengan demikian, target agar Tol Trans Jawa terhubung per akhir 2018 dapat terwujud,” tambahnya.
Lebi jauh Bambang menjelaskan bahwa pilot project ini bukanlah satu-satunya yang difasilitasi Bappenas melalui PINA. “Setelah Tol Trans Jawa, telah ada beberapa calon investor yang sedang dalam proses fasilitasi oleh Bappenas,” demikian Bambang.[jo]
