MUDANews.com, Depok (Jabar) – Polresta Depok, Jawa Barat mengumpulkan sejumlah Ulama untuk mengkoordinasikan terkait pelarangan bagi warga Kota Depok untuk mengadakan aksi long march pada aksi 112, 11 Februari mendatang
Polresta Depok mengumpulkan beberapa tokoh Ulama dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Front Pembela Islam (FPI) dan beberapa tokoh Ulama dari ormas Islam lainnya, Rabu (8/2).
Berdasarkan hasil koordinasi yang diadakan tersebut tercapai sebuah kesimpulan yang menghasilkan kesepakatan bahwa warga Depok tidak akan ikut turun meramaikan aksi ke Jakarta.
Idrus Yahya, selaku Ketua Muhammadiyah Kota Depok menjelaskan bahwa sesuai dengan ketetapan Maklumat Pemimpin PP Muhammadiyah di Yogyakarta, pihaknya melarang jamaah untuk ikut turun ke Jakarta dalam aksi 112 tersebut. Sebab, ia mengatakan bahwa Muhammadiyah lebih mempertimbangkan manfaat dan mudarat dari aksi 112 tersebut.
“Lebih baik nggak usah ikut demo 112 itu. Nanti lebih banyak mudaratnya,” ungkap Idrus di Mapolres Depok, seperti dilansir RMOL, Kamis (9/2).
Menyepakati hal tu, Raden Salamun, Ketua Pengurus Cabang NU Depok mengatakan bahwa pihaknya telah menerima putusan Pengurus Besar (PB) NU untuk tidak terlibat dalam aksi tersebut, dan akan mematuhinya.
“NU Depok patuh pada putusan PBNU, mengikuti. Tidak akan turun. Bahkan melarang warga NU ikut. Namun NU Depok tidak bisa melarang warganya yang mau ikut atas nama pribadi. Namun, jika warga NU ikut aksi 112, mereka dilarang membawa atribut NU,” kata Raden.
Dijelaskan bahwa para tokoh Islam di Depok mengarahkan warga untuk tidak ikut dalam aksi tersebut guna menjaga kondusifitas Pilkada serentak pada 15 Februari 2017.[jo]
