Laporan: Wahyu Panjaitan
MUDANews.com, Medan (Sumut) – Pemertintah Provinsi Sumatera Utara bersama pemerintah tujuh kabupaten di kawasan Danau Toba melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memiliki banyak rencana untuk meningkatkan kualitas pariwisata di Danau Toba, salah satunya adalah zonasi makanan dan minuman yang terjamin kehalalannya.
Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Medan melalui ketua umumya, Maman Silaban menilai bahwa rencana tersebut merupakan hal yang wajar dalam pengelolaan pariwisata.
“Hal tersebut ya wajar saja, satu sisi itu dapat memberikan kepastian dan kenyamanan bagi warga muslim yang ingin berkunjung kesana,” ungkap Maman, Sabtu (28/1) malam saat dihubungi via WhatsApp.
Namun, Maman menekankan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumut sebagai pihak yang paling bertanggungjawab dalam rencana tersebut harus bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat agar mengihindari terjadinya konflik SARA.
“Maka dari itu kebijakan yang dikeluarkan ini agar tidak berpotensi pengkotak-kotakan SARA, pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumut harus lebih serius dalam menjelaskan maksud dan tujuan dari kebijakan ini kepada mereka yang belum mengerti apa tujuan dari kebijakan tersebut, jangan nanti ada kesannya zona muslim dan zona non muslim, ini nanti bisa berbahaya,” jelas Maman.
Hal tersebut menurutnya sangat penting untuk dilakukan Dinas Pariwisata dan Budaya Sumut, sebab kondisi sosial bangsa saat ini sangat sensitif dengan isu SARA.
“Kita lihat hari ini bangsa kita begitu sensitif dengan isu SARA,” tandasnya.[am]
