Mudanews.com Kota Kinabalu – Sekelompok mahasiswa dari Universitas Malaysia Sabah (UMS) berencana menggelar aksi damai bertajuk Gempur Rasuah atau korupsi di Sabah 2.0 pada 21 dan 22 Juni 2025.
Aksi ini digagas sebagai respons atas berbagai isu yang dianggap merugikan masyarakat Sabah, termasuk krisis air di kampus UMS, penunjukan pejabat kontroversial, serta dugaan korupsi di lembaga-lembaga pemerintahan.
Dalam sebuah konferensi pers yang digelar baru-baru ini, perwakilan mahasiswa, Fadhil Kasim, menegaskan bahwa generasi muda tidak akan tinggal diam melihat ketidakadilan dan penyalahgunaan kekuasaan yang terus terjadi.
“Sabah terus dibelenggu oleh kerakusan segelintir pemimpin dan kerusakan sistem yang membiarkan korupsi berlangsung tanpa rasa takut pada hukum. Aksi damai ini menjadi peringatan tegas bagi siapa pun yang merusak negeri ini demi kepentingan pribadi,” ujarnya.
Mahasiswa mendesak pihak universitas untuk mengambil langkah hukum terhadap Jabatan Air Negeri Sabah (JANS), yang mereka nilai telah gagal menyediakan pasokan air layak dan berkelanjutan ke lingkungan kampus. Kondisi tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi mahasiswa.
“Ada mahasiswa yang terpaksa mandi dengan air mineral, menyewa kamar hotel hanya untuk membersihkan diri, bahkan harus mengeluarkan biaya pribadi demi menutupi kegagalan otoritas yang seharusnya bertanggung jawab. Ini tidak bisa dibiarkan.”
Selain isu air, kelompok mahasiswa juga menyoroti penunjukan kembali Azam Baki sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Malaysia (SPRM), yang dianggap mencederai prinsip integritas lembaga antirasuah. Mereka menuntut adanya reformasi dalam mekanisme pengangkatan pejabat tinggi lembaga negara, agar terbebas dari intervensi politik dan kepentingan pribadi.
“Malaysia memiliki lebih dari 35 juta penduduk. Mengapa individu yang penuh kontroversi kembali dipilih? Ini adalah simbol dari sistem yang rusak,” kata mereka.
Penunjukan Azam kembali menuai kritik publik karena keterlibatannya dalam skandal kepemilikan saham yang mencurigakan. Meskipun ia mengklaim saham tersebut dibeli atas namanya oleh saudara kandungnya dan kemudian dipindahkan, pertanyaan mengenai transparansi dan etika publik tetap menggantung.
Komisi Sekuritas telah menyelidiki kasus ini dan menyatakan tidak dapat memastikan secara pasti adanya pelanggaran hukum. Meski demikian, lembaga tersebut mengonfirmasi bahwa Azam memiliki kendali atas akun perdagangannya dan tidak menemukan bukti transaksi proksi.
Aksi Gempur Rasuah Sabah 2.0 diharapkan menjadi wadah penyampaian aspirasi rakyat Sabah dan simbol perlawanan terhadap sistem yang dianggap bobrok. Para mahasiswa menyerukan keterlibatan lebih luas dari masyarakat untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang bersih, adil, dan bertanggung jawab.***(Red)