Kaldera Toba Dapat “Kartu Kuning” dari UNESCO Pengelola Lakukan Perbaikan Menuju Evaluasi Final

Breaking News

- Advertisement -

Mudanews.com, MEDAN — Kaldera Toba, salah satu geopark andalan Indonesia, mendapat peringatan dari Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO). Dalam evaluasi berkala tahun 2023, Kaldera Toba hanya memperoleh “kartu kuning” dan dinilai belum memenuhi sejumlah standar penting sebagai anggota UNESCO Global Geopark (UGGp).

Hasil evaluasi ini diumumkan UNESCO dalam laporan resmi yang dirilis di laman resminya, dilihat Mudanews.com pada Senin (19/5/2025). Tim asesor melakukan validasi ulang pada 31 Juli hingga 4 Agustus 2023. Dari 34 geopark yang dievaluasi, 29 meraih kartu hijau yang menandakan keanggotaan diperpanjang selama empat tahun. Adapun lima geopark lainnya, termasuk Kaldera Toba, hanya memperoleh kartu kuning.

Kartu kuning berarti status keanggotaan masih berlaku, tetapi hanya untuk dua tahun, dengan catatan perbaikan harus segera dilakukan. Jika rekomendasi tidak dipenuhi, status geopark dunia dapat dicabut.

“Berdasarkan apa yang kami lihat dan rasakan selama misi validasi ulang, serta seluruh dokumen yang kami terima, kami mengusulkan kartu hijau untuk Toba Kaldera UGGp, namun dengan rekomendasi kuat,” demikian tertulis dalam laporan UNESCO. Rekomendasi kuat itu pada akhirnya menjadi alasan pemberian kartu kuning.

Menanggapi hasil tersebut, Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark (TCUGGp) segera bergerak melakukan perbaikan. General Manager TCUGGp, Azizul Kholis, menyatakan pihaknya telah melakukan kunjungan lapangan ke 16 geosite di tujuh kabupaten sekitar Danau Toba.

“Target Green Card yang diinstruksikan Pak Gubernur langsung kami tindak lanjuti,” ujar Azizul dalam keterangan tertulisnya yang diterima Mudanews.com

Geosite merupakan lokasi warisan geologi yang memiliki nilai ilmiah, edukatif, dan wisata tinggi. Kualitas pengelolaan geosite menjadi salah satu komponen penting dalam penilaian UNESCO.

Azizul menambahkan, proses revalidasi berikutnya akan melibatkan tim asesor UNESCO, pemerintah daerah, komunitas lokal, serta mitra lintas sektor. Kolaborasi ini, menurut dia, menjadi bukti komitmen kolektif dalam menjaga kawasan Danau Toba sebagai kawasan warisan dunia.

“Kami berharap ini tak sekadar soal status Green Card, tetapi momentum untuk memperkuat pariwisata berkelanjutan,” ujarnya. (din).

Berita Terkini