MUDANews.com, Myanmar – Menanggapi pertemuan luar biasa tingkat menteri negara anggota OKI di Kuala Lumpur hari ini, Kamis (19/1) yang akan membahas tentang krisis Rohingya dan desakan kepada PBB untuk melakukan intervensi, Juru Bicara Kantor Kepresidenan Myanmar, Zaw Htay mengatakan bahwa Myanmar tidak akan menghadiri pertemuan OKI. Hal ini disebabkan Myanmar bukan merupakan negara anggota organisasi tersebut.
Namun, Htay menegaskan bahwa intervensi yang akan dilakukan PBB hanya akan menimbulkan penolakan dari masyarakat setempat dan bisa memicu hal-hal yang tidak diinginkan.
“Karena itu masyarakat internasional perlu melakukan pendekatan yang lebih positif dan memahami secara luas situasi konflik di negara kami,” kata Htay, seperti dilansir CNN.
Sejak bentrokan militer dan kaum Rohingya pada Oktober 2016 lalu, banyak komunitas internasional yang mengecam pemerintah Myanmar di bawah kepemimpinan peraih Nobel Perdamaian, Aung San Suu Kyi. Ia dianggap gagal melindungi etnis minoritas Muslim Rohingya dan menjauhkan negaranya dari pelanggaran HAM.
Walau begitu, Myanmar yang merupakan negara berpenduduk mayoritas beragama Buddha selalu menyangkal seluruh tuduhan pelanggaran HAM tersebut.
“Pemerintah kami bekerja sangat serius dan berhati-hati menangani situasi di Rakhine. Konflik ini menghadapkan kami pada situasi yang sangat kompleks dan sulit. Jadi kami perlu waktu untuk mencegah hal seperti ini tidak terulang lagi,” jelas Htay.[am]
