Mudanews.com, Nias Barat- Puluhan tenaga kesehatan yang berstatus R3 melakukan aksi audensi di Kantor DPRD Nias Barat, mereka mengungkapkan nasib mereka yang telah mengabdi bertahun-tahun meskipun telah mengikuti ujian P3K dan berhasil memperoleh status R3. Para tenaga kesehatan ini menuntut kejelasan mengenai masa depan karir mereka serta perhatian dari pemerintah daerah terkait nasib mereka yang masih berstatus honorer. Senin, 20/01/2025.
Dalam audensinya, salah satu perwakilan tenaga kesehatan Ajusman Daeli, mengungkapkan bahwa tujuan mereka adalah untuk mendapatkan kepastian mengenai nasib mereka ke depan.
” Kami sebagai tenaga kesehatan yang berstatus honorer yang telah mengikuti ujian P3K dan telah berstatus R3, melakukan audensi untuk meminta kepastian nasib kami ke depan,” jelasnya.
Mereka berharap DPRD Nias Barat dapat memberikan solusi terkait status kepegawaian mereka yang masih belum jelas.
Namun, meski telah tiba di kantor DPRD Nias Barat sejak pukul 09.00 WIB, hingga siang hari, mereka belum mendapatkan pelayanan atau tanggapan dari pihak DPRD.
” Sampai saat ini belum kami dilayani, dan mereka telah memberi informasi untuk kami menunggu,” tuturnya.
Kondisi ini menambah ketidakpastian dan kekecewaan di kalangan tenaga kesehatan yang merasa perjuangan mereka untuk mendapatkan hak yang jelas masih terhalang.
Para tenaga kesehatan tersebut terus menunggu di kantor DPRD Nias Barat, berharap pihak yang berwenang segera memberi perhatian kepada tuntutan mereka. Sebagian besar dari mereka merasa terabaikan dan khawatir dengan masa depan karir mereka yang semakin tidak menentu, meskipun sudah mengabdi lama sebagai tenaga honorer.
Sampai berita ini diturunkan, pihak DPRD Nias Barat belum memberikan penjelasan mengenai alasan keterlambatan respons dan tanggapan terhadap aksi audensi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan tersebut. Wartawan yang mencoba mengonfirmasi ketua DPRD Nias Barat melalui pesan WhatsApp juga belum mendapatkan balasan, yang menambah ketidakjelasan mengenai langkah yang akan diambil oleh pemerintah daerah.
Situasi ini semakin memperlihatkan ketimpangan yang dialami oleh tenaga kesehatan yang berstatus honorer, yang mengabdi di tengah keterbatasan fasilitas dan kesejahteraan, namun masih harus berjuang untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah. Mereka menuntut hak yang jelas dan adil sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian mereka.
Pihak tenaga kesehatan berharap agar DPRD Nias Barat segera memberikan solusi konkret untuk memperbaiki kondisi mereka, agar mereka tidak terus-menerus merasakan ketidakpastian yang dapat mempengaruhi kinerja mereka dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.