MUDANEWS.COM, Jakarta – Heboh soal sejumlah anggota DPR Komisi IX yang mengikuti pengambilan sampel darah untuk uji vaksin Nusantara. Pasalnya, hingga saat ini Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) belum memberikan izin atau lampu hijau kelanjutan uji klinis vaksin Nusantara karena sejumlah catatan.
Hal ini ditegaskan juru bicara vaksinasi COVID-19 Lucia Rizka Andalusia. Ia menyebut belum ada izin dari BPOM untuk mengeluarkan Persetujuan Uji Klinik (PPUK) fase II vaksin Nusantara.
“Tidak ada izin uji klinik fase II yang dikeluarkan oleh BPOM untuk vaksin Nusantara,” kata Rizka dilansir dari detikcom, Rabu (14/4/2021).
Menanggapi pengambilan sampel uji vaksin Nusantara yang dilakukan anggota DPR Komisi IX, ia tak melarang proses tersebut. Namun, catatannya, tak bisa masuk dalam vaksin COVID-19 yang kemudian akan diedarkan.
“Konsekuensinya kalau sebagai penelitian saja tidak apa-apa, asal tidak menjadi produk yang akan dimintakan izin edar,” lanjutnya.
Diberitakan sebelumnya, Kepala BPOM Penny K Lukito menyayangkan tak ada tindak lanjut dari para peneliti untuk memperbaiki evaluasi uji klinis Fase I vaksin Nusantara. Pasalnya, vaksin Nusantara bahkan tak memenuhi good clinical practice dan good manufacturing practice untuk produksi vaksin.
“Komitmen correction action atau prevention action sudah diminta dari awal, tapi diabaikan, diabaikan, diabaikan. Tetap tidak bisa, nanti kembali lagi ke belakang. Jadi berbagai aspek, good clinical practice dan good manufacturing practice untuk produksi vaksin belum terpenuhi,” ujar Penny.
Sementara pihak komisi IX DPR bersikeras mendukung vaksin Nusantara yang diprakarsai eks Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dengan tujuan memajukan karya anak bangsa. Di sisi lain, Komnas Penilai Khusus Vaksin COVID-19 mengatakan antigen tak berasal dari virus Indonesia.
“Antigennya (vaksin Nusantara) tidak berasal dari virus Indonesia, tapi didapatkan dari Amerika yang kita tidak tahu persis bagaimana sequence genomic-nya, strain apa virus selanjutnya yang didapatkan dari Amerika,” jelas Dr dr Anwar Santoso.
(red)
