Pemprov Sumut Tak Bisa Diharapkan Lagi, HMI Imbau Masyarakat Selamatkan Diri Masing-masing

Breaking News

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

MUDANEWS.COM, Medan – Kondisi masyarakat Sumatera Utara di tengah badai pandemi virus corona atau Covid-19 semakin mengkhawatirkan. Sebab selain karena dampak dari virus itu sendiri, kinerja Pemprov Sumut dalam menanggulanginya sangat buruk.

Demikian disampaikan Ketua Badko HMI Sumut Muhammad Alwi Hasbi Silalahi saat diwawancarai awak media, Senin (4/5/2020) di Medan.

“Sudah berulang kali kritik dan saran disampaikan banyak pihak terhadap kinerja pemprov dalam menangani pandemi ini, namun tidak ada juga perubahan. Bahkan kinerjanya semakin buruk,” tegasnya.

Pria yang akrab disapa Hasbi itu menjelaskan, kinerja yang sangat buruk ada pada sisi pendataan. Padahal pendataan tersebut, sambungnya, hal paling vital untuk membuat masyarakat dapat bertahan.

“Pemprov tidak punya data yang pasti tentang ODP (orang dalam pemantauan). Bagaimana angka penyebaran corona bisa ditekan jika kita tidak punya data siapa saja orang-orang yang berinteraksi dengan spektrum virus corona ini,” jelasnya.

Selain itu, Hasbi mengungkapkan bahwa kesalahan lebih fatal dalam persoalaan pendataan yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

“Pada data tersebut yang ditampilkan di website Humas Pemprov, terdapat 662.661 KK dari program PKH dan 662.762 dari Bantuan Sosial Tunai yang dikucurkan APBN. Tapi jumlahnya berbeda dengan yang disampaikan di website. Jumlah seharusnya 1.321.423, sementara yang ditampilkan malah 1.321.426,” paparnya.

“Jangan-jangan pendataan tidak dilakukan dengan benar atau bahkan Pemprov sama sekali tidak memiliki data valid soal penerima bantuan, sehingga sampai saat ini bantuan tersebut belum juga terdistribusikan,” sambung Hasbi.

Oleh karena itu, Hasbi mengimbau masyarakat agar mulai menyalamatkan diri masing-masing karena Pemprov Sumut dianggap tidak mampu melindungi masyarakatnya dari pandemi.

“Saya imbau masyarakat untuk selamatkan diri masing-masing, pemprov sudah tidak bisa lagi diharapkan. Kalau masih mau berharap, masyarakat harus beramai-ramai mendatangi dan menduduki posko gugus tugad di Rumah Dinas Gubernur. HMI siap mendampingi dan mengadvokasi,” tandasnya. Berita Medan, red

- Advertisement -

Berita Terkini