MUDANEWS.COM, Medan – Kepala Dinas Kesehatan Sumut dinilai lamban dalam sosialisasi pencegahan penyebaran Virus Corona atau Covid-19, karenanya Gubernur Sumut Edy Rahmayadi diminta untuk mengevaluasi keberadaan pejabat tersebut.
Hal itu disampaikan Sekjen Gerakan Semesta Rakyat Indonesia (GSRI) Batu Bondar Purba kepada wartawan, Jumat, malam (3/4/2020).
Lambannya kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tersebut ujar Batu Bondar Purba, terekam dalam sikap pejabat tadi yang sebelumnya sempat mengultimatum akan segera mengumumkan nama-nama warga yang ODP. Ketika posisi mereka yang menjadi ODP mengalami lonjakan dari 496 orang menjadi 763.
“Beliau sudah mengatakan akan segera mengumumkan nama-nama ODP melihat cepatnya saudara-saudara kita yang masuk dalam ODP (Orang Dalam Pengawasan). Hingga dengan nama pengumuman tersebut, masyarakat bisa saling menjaga jarak, bisa saling mengawasi satu dengan yang lainnya, serta bisa saling memberikan info terkait pencegahan Corona. Namun kini ketika jumlah ODP sudah menjadi 3338 orang. Nama-nama ODP itu tidak juga diumumkan,” heran Batu Bondar Purba.
“Karenanya kita mempertanyakan sikap Kadis yang seolah-olah hanya menakuti-nakuti masyarakat. Dan bukan memberikan informasi yang transparan tentang kondisi yang ada di Sumatera Utara,” tukas Batu Bondar Purba.
Padahal lanjut Batu, dengan adanya informasi tadi. Akan memberikan informasi terkini, dan jadi pegangan masyarakat hingga tak merasa galau, serta was-was terkait penyebaran wabah Corona.
Sebab lanjutnya, wabah Corona bukanlah aib ataupun azab. Tapi wabah dan bencana yang harus ditanggulangi bersama. Dan dengan adanya informasi tentang para ODP tadi, akan membuat masyarakat menjadi saling jaga, saling kawal serta saling info. Dan hal tersebut, sudah diberlakukan di daerah lain, seperti di Bima dan Lombok.
Dimana para TKI yang baru datang dari luar negeri dan disebutkan sebagai ODP, dibantu oleh pemerintah daerah, kabupaten dan desa, untuk melakukan isolasi selama 14 hari dikediamannya masing-masing. Dan selama masa isolasi, segala kebutuhannya, baik dari sisi ekonomi serta sembako yang menjadi kebutuhan sehari-hati ditanggung pemerintah kabupaten.
“Jadi apa yang dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan hanya terkesan menakut-nakuti warga, dan bukannya membantu warga untuk mendapatkan informasi terkini. Karena itu kami menilai sebaiknya, yang bersangkutan diganti saja dengan pejabat lain yang lebih punya keseriusan dan pola kerja yang terukur dalam penanganan pencegahan penyebaran Wabah Virus Corona,” tutup Batu Bondar Purba. Berita Medan, alf