MUDANEWS.COM – Sebenarnya isu dualisme pergerakan antara nasionalisme dan islamisme cukup kental di Indonesia, dimulai ketika Jokowi memimpin di tahun 2014 dan berpuncak pada kasus penistaan agama oleh Ahok serta kasus-kasus lain yang menyerempet pada Pilpres tahun 2019.
Tentunya ini menggelisahkan, pertarungan perpolitikan di era ini menjadi sorotan yang “saya rasa” cukup memalukan. Terpecahnya dua kubu ini tentunya juga tidak terlepas dari keputusan Presidential Tresshold yang menaungi dua kali Pilpres dengan kandidat yang sama hanya berbeda pada calon wakil presiden.
Judul yang saya ambil tentunya bukan semata-mata memojokkan mereka yang mengatakan NKRI harga mati, atau Pancasila harga mati. Ini juga menjurus pada mereka yang terlalu gampang teriak “Allahuakbar” tapi melegitimasi pergerakan untuk merusak sesama. Tapi kedua kubu ini tentunya walau dengan asas sama-sama membela kebenaran tetap saja ujung-ujungnya pertikaian yang tumbuh, baik di lapangan ataupun perang di media sosial.
Sebenarnya orang-orang yang suka meneriakkan “yel-yel” seperti yang dicontohkan dari kedua kubu adalah mereka yang hanya membela simbol tanpa mau berpikir. Mereka yang mengatakan NKRI harga mati atau Pancasila harga mati adalah mereka yang hanya suka-suka teriak saja disana-sini, tapi sejatinya mereka hanya suka melanggengkan status quo dan menjadi pemuja setia pemerintah, walau seburuk apapun kebijakan pemerintah.
Sedangkan segelintir orang yang suka teriak “Allahuakbar” tapi suka mengkafirkan atau membid’ahkan golongan lain, itu juga hanya membela simbol-simbol agama. Mereka kadang hanya suka kritik tapi tidak mau merubah pola pikir bagaimana harus berpendidikan, atau menguasai perekonomian yang berbasis keislaman.
Yang lebih parah, kedua kubu ini hanya menjadi mainan politik bagi elit. Dan mereka akan menggunakan dua kubu ini ketika dibutuhkan. Elit ini tidak peduli kampret ataupun cebong, antek PKI atau Kadrun (Sebutan Umat Islam oleh PKI di era 1965 keatas yang digunakan lagi saat ini), mereka hanya membutuhkan kekuatan otot mereka dan cuit-cuitan para buzzer yang siap mereka gaji dengan besar ketika dibutuhkan.
Perang argumen serta saling menyalahkan antara kedua kubu memperlihatkan bobroknya pemerintah dalam merawat demokrasi. Ini terlihat ketika kubu bersebrangan sedikit saja mengkritik maka dengan cepat aparat menangkap, beda cerita jika yang melakukan “pemuja” pemerintah yang menghina lawan nya, pasti aman sentausa dan tak akan disentuh hukum, kalaupun disentuh maka tak akan lama-lama.
Egosentris kaum pemuja rezim dengan slogan-slogan NKRI harga mati sungguh memprihatinkan. Siapa yang bisa menilai kita sudah NKRI? Siapa yang bisa menilai kita sudah Pancasilais? Jika kita analogikan untuk mereka yang suka meneriakkan slogan itu, kita ambil sampel dari jumlah pemilih incumbent (Jokowi) maka pastilah tak ada koruptor, jalanan bersih tanpa sampah, rumah ibadah penuh karena ada sila ketuhanan yang maha esa, tidak ada minuman keras dan sebagainya. Realita berbicara lain, negeri ini tak ada ubahnya dengan adanya mereka yang teriak-teriak itu.
Seharusnya, bukan simbol yang diteriakkan atau diperjuangkan hingga mati-matian. Tapi nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila atau konstitusi negara, jika nilai yang diperjuangkan, maka tak perlu teriak-teriak “aku paling NKRI” atau “Aku paling Pancasilais”. Toh moral kita saja tak mencerminkan itu semua.
Negeri ini sudah sangat letih dijajah selama 350 tahun oleh Belanda ditambah lagi dengan Jepang, hingga kemerdekaan tahun 1945. Lalu negeri ini lama dijajah oleh pikiran-pikiran komunis, juga lama di jajah oleh otoritarian rezim orde baru hingga 30an tahun. Lalu reformasi pun tak ada menghasilkan apa-apa hingga anak negeri ini tak henti-hentinya di adu domba.
Benar kiranya apa yang dikatakan Bung Karno “Perjuanganku lebih ringan karena melawan penjajah, sedangkan perjuangan kalian (anak cucu negeri ini) lebih sulir karena melawan saudara kalian sendiri”
Pancasila serta NKRI tak perlu diteriakkan atau digaungkan ke “aku” annya, Pancasila itu suci jika kelima dasarnya meresap dalam hati, dan diaplikasikan dalam kehidupan. Tentu yang paling harus mengaplikasikan ini pertama ialah pemerintah. Jika pemerintah hanya senang melanggengkan primordialisme gerakan radikal ditengah-tengah masyarakat, maka akan samarlah Pancasila itu. Bahkan tak ada harganya, kecuali hanya simbol burung garuda yang enggan menatap kedepan. Entah mungkin burung garuda yang tak memandang kedepan memiliki makna bahwa tak ada masa depan yang baik bagi negeri ini jika Pancasila hanya digaungkan dengan simbol saja.
Sekali lagi, mari taburkan benih-benih persatuan untuk generasi kedepan, hentikan sikap “jahiliyah” ala modern yang saat ini masih mengakar di tengah-tengah masyarakat negeri ini. Mudah-mudahan negeri ini terhindar dari perpecahan. Salam.
Penulis : Januari Riki Efendi, S.Sos (Mahasiswa Pascasarjana jurusan Pemikiran Politik Islam UINSU dan Pegiat Literasi.
