Mudanews.com Jombang – Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj, Ketua Umum PBNU dua periode, menyarankan agar konsesi tambang yang diberikan kepada PBNU dikembalikan ke pemerintah. Ia menyatakan bahwa konflik internal dan polemik terkait tata kelola konsesi telah menimbulkan kegaduhan yang merugikan organisasi.
“Saya sejak awal menghormati inisiatif pemerintah. Itu bentuk penghargaan yang baik. Tetapi melihat apa yang terjadi belakangan ini, konflik semakin melebar, dan itu membawa madharat yang lebih besar daripada manfaatnya. Maka jalan terbaik adalah mengembalikannya kepada pemerintah,” ujar KH. Said Aqil Siroj.
Ia menekankan bahwa NU memiliki mandat spiritual dan sosial yang besar, dan harus menghindari aktivitas yang berpotensi menimbulkan konflik internal dan polarisasi kader. “NU ini rumah besar umat. Jangan sampai terseret pada urusan yang membawa kegaduhan dan menjauhkan kita dari khittah pendirian,” tegasnya.
Pandangan itu disampaikan saat menghadiri silaturahmi di Pesantren Tebuireng, Jombang, Sabtu (6/12/2025)
KH. Said Aqil juga menyatakan bahwa kemajuan warga NU tidak bergantung pada konsesi tambang, melainkan pada penguatan pendidikan pesantren, ekonomi kerakyatan, beasiswa, kesehatan, dan digitalisasi layanan umat. “Keberkahan NU itu dari ketulusan, dari amanah, dari keilmuan. Bukan dari proyek tambang. Kita bisa maju tanpa itu semua, asal tata kelola dan pelayanan ke umat diperkuat,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa NU harus fokus pada tugas-tugas sucinya dan meninggalkan urusan yang membawa lebih banyak mudarat. “Kalau sebuah urusan membawa lebih banyak mudarat, maka tinggalkan. Kembalikan supaya NU fokus pada tugas-tugas sucinya,” katanya.
Dengan demikian, KH. Said Aqil berharap agar PBNU dapat kembali fokus pada mandat dasarnya dan meninggalkan konflik internal yang merugikan organisasi.***(Red)