Mudanews.com Surabaya – Banyaknya kebijakan Publik yang saat ini menuai polemik dan kontroversi bahkan sampai berujung pada kericuhan mendapat komentar dari seorang Analis Kebijakan Publik, Firman Syah Ali (Gus Firman) asal Jawa Timur.
Menurutnya semua kebijakan publik harus berbasis riset.
“Semua kebijakan publik harus berbasis riset. Dikaji dulu, dianalisis dengan teliti, gunakan teori gunung es untuk menggali sumber dari segala sumber masalah. Sebab masalah yang muncul di permukaan itu terkadang bukan masalah yang sebenarnya, apalagi sekarang musim dramaturgi” ujar konsultan kebijakan publik.
Kata dia, kalau cara menggali atau belanja masalah saja sudah tidak benar, maka alternatif solusi sebagai bahan kebijakan justeru akan menimbulkan masalah baru.
“Tujuan semua kebijakan publik adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah publik. Lha kalau cara mengidentifikasi masalah publik saja sudah salah, maka altenatif solusi yang ditawarkan dan kemudian diterapkan juga salah, sehingga hanya akan menimbulkan masalah baru yang jauh lebih krusial seperti yang sering kita lihat akhir-akhir ini. Makanya kebijakan pemerintah harus berbasis riset, aplikasikan hasil kajian para analis kebijakan dilingkungannya masing-masing, agar kebijakannya berkualitas” lanjut tokoh aktivis NU.
Katanya kebijakan berkualitas tidak akan didemo masyarakat.
“Kebijakan berkualitas mustahil didemo oleh masyarakat. Sebab kebijakan berkualitas berangkat dari policy brief yang berkualitas. Policy brief yang berkualitas berangkat dari informasi-informasi yang berkualitas. Informasi yang berkualitas berangkat dari bukti dan fakta yang akurat. Bukti dan fakta yang akurat berangkat dari cara menggali permasalahan yang berkualitas. Disinilah pentingnya pejabat pengambil kebijakan (policy maker) dan
pejabat analis kebijakan (policy analyst) harus sama-sama berkualitas dan saling mengaplikasikan. Jangan sampai policy maker mengabaikan hasil kerja policy analyst karena menganggap semua itu hanya teori, jangan sampai juga policy analyst buta terhadap update permasalahan teknis lapangan yang sedang dihadapi oleh seorang policy maker” pungkas pengurus pusat Asosiasi Dosen Pergerakan (ADP).