Mudanews.com Pasuruhan Raya – Rilis data nasional yang menunjukkan ribuan anak telah menjadi korban keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) memicu reaksi keras dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa se-Pasuruan Raya (BEMPAS Raya). Mereka menuntut adanya komitmen dan tanggung jawab penuh dari Bupati dan Walikota Pasuruan untuk memastikan tragedi serupa tidak terjadi di wilayah mereka.
Kekhawatiran ini memuncak setelah Badan Gizi Nasional (BGN) mempublikasikan data bahwa sejak Januari, 5.914 orang telah terdampak dalam 70 kasus keracunan. Situasi diperparah oleh pengakuan mengejutkan dari pejabat program di tingkat nasional mengenai makanan yang dimasak pada malam hari untuk disajikan keesokan paginya. Fakta bahwa Pulau Jawa menjadi wilayah dengan korban terbanyak (3.610 anak) membuat ancaman di Pasuruan dinilai sangat nyata.
“Data dan pengakuan ini adalah bukti nyata bahwa ada yang salah secara fundamental dalam pelaksanaan program. Pengawasan standar oleh dinas terkait terbukti tidak cukup,” ujar M Ubaidillah Abdi, Koordinator Aliansi BEMPAS Raya, pada Sabtu (27/9/2025).
Menurut Doni, dalam situasi darurat seperti ini, tanggung jawab tidak bisa lagi didelegasikan kepada jajaran teknis semata, melainkan menuntut kehadiran langsung pemimpin tertinggi di daerah.
Hal senada disampaikan oleh M Qomaruddin, Koordinator Bidang Advokasi dan Gerakan BEMPAS Raya, yang merinci bentuk pengawasan yang dituntut oleh aliansi.
“Kami meminta Bupati dan Walikota Pasuruan untuk benar-benar mengawasi secara langsung dan intensif. Pastikan setiap proses, mulai dari pemilihan bahan, pengolahan, hingga distribusi, berada di bawah pengawasan terketat. Ini bukan lagi sekadar program, ini menyangkut nyawa generasi penerus Pasuruan,” tegas Idin.
Aliansi mahasiswa ini menekankan bahwa jaminan personal dari seorang pemimpin akan memberikan ketenangan bagi para orang tua yang kini dilanda kecemasan, sekaligus menjadi sinyal keseriusan bagi seluruh aparat di bawahnya.
“Jangan sampai Pasuruan masuk dalam statistik korban berikutnya. Kami akan terus mengawasi sejauh mana komitmen dan langkah nyata yang diambil oleh kepala daerah. Keselamatan anak-anak Pasuruan adalah harga mati yang tidak bisa ditawar,” pungkas Ubai.***(Red)