Mudanews.com-Magetan | Ketimpangan antara pendapatan dan beban daerah kembali disorot oleh Penjabat (Pj) Bupati Magetan, Nizhamul. Ia mengaku prihatin, lantaran hasil pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor tambang di wilayahnya tidak sebanding dengan biaya perbaikan infrastruktur, khususnya jalan-jalan yang terdampak langsung dari aktivitas tambang.
Berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), seluruh pemasukan dari sektor tambang di Magetan selama setahun hanya menyentuh angka Rp700 juta. Angka itu sangat jauh dari cukup bila dibandingkan dengan kebutuhan dana untuk memperbaiki kerusakan jalan yang diperkirakan mencapai Rp150 miliar.
“PAD kita dari tambang cuma Rp700 juta, tapi kerusakan jalan yang ditimbulkan biayanya bisa sampai Rp150 miliar. Ini jadi ironi buat kita semua,” kata Nizhamul, belum lama ini, di sela-sela kegiatan monitoring infrastruktur.
Ia menyebutkan, aktivitas angkutan berat dari pertambangan menjadi salah satu penyumbang utama rusaknya jalan-jalan di wilayah kabupaten. Namun, kontribusi sektor tersebut terhadap kas daerah justru sangat kecil.
“Kita enggak anti investasi, enggak juga menolak tambang. Tapi ke depan harus dievaluasi. Jangan sampai yang dapat untung segelintir, tapi yang menanggung kerusakan itu masyarakat luas,” tegasnya.
Sebagai informasi, Nizhamul bukan nama baru di kancah pemerintahan. Ia sebelumnya menjabat sebagai Pj Bupati Batubara, Sumatera Utara. Pria berdarah Melayu ini kini dipercaya pemerintah pusat memimpin Magetan di Jawa Timur sebagai Penjabat Bupati. Di luar jabatan formalnya, Nizhamul juga menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Sarjana Melayu Indonesia (PB ISMI), sebuah organisasi nasional yang aktif mendorong peran intelektual Melayu dalam pembangunan.
Kini, sebagai pemimpin di daerah yang bukan kampung halamannya, Nizhamul tetap membawa semangat keadilan fiskal dan keberpihakan pada masyarakat bawah. Ia bahkan menyebut bakal mengkaji ulang izin tambang dan skema kontribusi perusahaan terhadap infrastruktur daerah.
“Kita harus duduk bareng, evaluasi, dan cari jalan tengah. Kalau memang jalan dipakai terus oleh truk tambang, harus ada kontribusi nyata dari mereka. Jangan serahkan semuanya ke APBD,” pungkasnya.**(RED)