Mudanews.com Jakarta — Aktivis dan pegiat media sosial Rudi S. Kamri menyampaikan testimoni terbuka terkait dugaan praktik korupsi dan pengelolaan keuangan bermasalah di lingkungan Pemerintah Daerah DKI Jakarta yang menurut klaimnya berpotensi merugikan negara hingga Rp16,3 triliun. Pengakuan tersebut disampaikan melalui Podcast Kanal Anak Bangsa dan beredar luas di ruang publik digital.
Dalam keterangannya, Rudi S. Kamri mengaku mulai menelusuri dan mengungkap sejumlah kasus yang ia nilai sarat penyimpangan setelah menerima berbagai informasi dan dokumen yang berkaitan dengan kebijakan serta proyek tertentu di Pemda DKI. Ia menyebut, dugaan tersebut melibatkan sejumlah figur publik, mulai dari mantan pejabat eksekutif hingga pihak-pihak yang pernah memiliki kewenangan strategis.
Namun demikian, Rudi menyatakan bahwa langkahnya mengungkap dugaan tersebut justru berujung pada proses hukum terhadap dirinya. Ia mengklaim dilaporkan dan diproses dengan dakwaan pencemaran nama baik oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
“Alih-alih laporan dugaan korupsi yang ditindaklanjuti, justru saya yang diproses secara hukum,” ujar Rudi S. Kamri dalam podcast tersebut, sebagaimana dikutip dari tayangan yang diunggah ke YouTube.
Rudi menilai proses hukum yang menimpanya menyisakan sejumlah pertanyaan, khususnya terkait fokus penegakan hukum yang lebih menitikberatkan pada aspek ujaran, bukan pada substansi dugaan kerugian keuangan negara yang ia sampaikan. Ia mengaku kecewa karena laporan atau informasi yang disampaikannya tidak berujung pada penyelidikan terbuka terhadap dugaan korupsi dimaksud.
Menurut Rudi, situasi tersebut berpotensi menciptakan preseden buruk bagi demokrasi dan kebebasan berpendapat, terutama bagi aktivis dan pelapor dugaan penyimpangan (whistle blower). Ia menilai penggunaan instrumen hukum terhadap pengkritik kebijakan publik perlu dikaji secara hati-hati agar tidak menimbulkan efek jera bagi partisipasi masyarakat.
Lebih lanjut, Rudi S. Kamri mendorong agar institusi pengawas peradilan dan penegakan hukum, seperti Jaksa Agung, Komisi Yudisial, serta Mahkamah Agung, melakukan evaluasi dan pemeriksaan menyeluruh terhadap proses hukum yang menimpanya. Ia menekankan pentingnya transparansi dan independensi aparat dalam menangani perkara yang bersinggungan dengan kepentingan publik.
Dalam testimoni tersebut, Rudi juga menyinggung latar belakang sikap politiknya yang sebelumnya dikenal mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo. Namun, seiring berjalannya waktu, ia mengaku mengambil posisi kritis setelah menilai adanya ketidaksesuaian antara janji dan praktik kebijakan di lapangan. Sikap kritis inilah yang menurutnya menjadi titik balik relasinya dengan kekuasaan.
Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat keterangan resmi dari pihak kepolisian, kejaksaan, maupun lembaga terkait mengenai klaim dugaan korupsi yang disampaikan Rudi S.Kamri maupun tudingan kriminalisasi yang ia utarakan dalam podcast tersebut.
Testimoni lengkap Rudi Kamri dapat disaksikan melalui tayangan Podcast Kanal Anak Bangsa di platform YouTube.