Mudanews.com Boyolali, — Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan kunjungan kerja ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Boyolali. Dalam kunjungan tersebut, Dirjenpas didampingi oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Tengah, Mardi Santoso; Kepala Biro BMN pada Sekretariat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Hidayat; Direktur Pengamanan dan Intelijen Ditjenpas, Tatan Dirsan Atmaja; serta para Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan se-Jawa Tengah. Senin (01/12)
Kegiatan diawali dengan peninjauan sejumlah fasilitas pembinaan dan pelayanan di lingkungan rutan, termasuk greenhouse hidroponik, area lahan pertanian, blok hunian, kantin koperasi Inkopasindo, dapur sehat, balai latihan kerja, hingga klinik pratama Rutan Boyolali. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan kondisi sarana prasarana serta pelaksanaan pembinaan dan pengamanan berjalan sesuai standar.
Usai meninjau fasilitas rutan, rombongan melanjutkan kegiatan dengan pengarahan di Aula Rutan Boyolali. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Jawa Tengah, Mardi Santoso, membuka kegiatan dengan menyampaikan ucapan selamat datang dan apresiasi atas kehadiran pimpinan pusat. Ia menyebut bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian peninjauan pada tiga satuan kerja di Jawa Tengah, yakni Rutan Kelas IIB Salatiga, Rutan Kelas IIB Boyolali, serta lokasi pembangunan Lapas Kelas IIA Karanganyar. Menurutnya, melalui kunjungan langsung ini, Dirjenpas beserta jajaran dapat memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi pembinaan, pengamanan, sarana prasarana, hingga dukungan anggaran yang dihadapi di wilayah.
Dalam sambutannya, Mardi juga menekankan pentingnya penguatan tata kelola Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di lingkungan Pemasyarakatan Jawa Tengah. Ia menyebut PBJ bukan hanya proses administratif, melainkan instrumen penting untuk memastikan layanan pemasyarakatan berjalan efektif dan akuntabel. Karena itu, ia menilai pengarahan dari Dirjenpas dan Karo BMN menjadi bekal strategis bagi seluruh UPT dalam melakukan pembenahan berkelanjutan.
Dirjen Pemasyarakatan, Drs. Mashudi, kemudian memberikan pengarahan kepada seluruh jajaran. Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya menjaga solidaritas dan kekompakan tim dalam melaksanakan tugas, sekaligus menjadikan setiap kejadian masa lalu sebagai pembelajaran untuk meningkatkan kinerja. Ia meminta agar persoalan yang sudah berlalu tidak diperpanjang, namun dijadikan dasar evaluasi untuk memperkuat kualitas layanan.
Dirjenpas juga menegaskan pentingnya integritas dan kepatuhan penuh terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP). Ia mengingatkan agar pegawai tidak menghambat proses kerja, serta berhati-hati dalam setiap tindakan mengingat seluruh pekerjaan memiliki konsekuensi.
Mengutip arahan Menteri, ia menyampaikan pesan bahwa apabila seseorang tidak memiliki kreativitas, maka jangan justru menimbulkan masalah. Ia juga meminta PPJ dan PPK untuk memperkuat visi dan melakukan koreksi terhadap pelaksanaan kegiatan, termasuk pembenahan teknis seperti pembangunan tangga serta elemen pendukung lainnya. Seluruh pegawai pun diharapkan bekerja lebih profesional dan tidak menunjukkan perilaku layaknya era penjajahan.
Dalam kesempatan tersebut, Dirjenpas turut menegaskan bahwa Kepala UPT dan Kakanwil harus bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan tugas di wilayah masing-masing. Ia juga meminta PPJ dan Pokmil memberikan dukungan maksimal dalam setiap proses kerja agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lebih efektif dan akuntabel.
Kegiatan ditutup dengan ajakan kepada seluruh jajaran Pemasyarakatan di Jawa Tengah untuk terus memperkuat integritas, meningkatkan kualitas layanan, serta menjaga sinergi dalam menjalankan tugas pembinaan dan pengamanan.***(Red)