. Ia mengingatkan pemborosan anggaran yang berisiko berujung OTT.){kind=link}
Mudanews.com – Jakarta | Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal (Purn) Tito Karnavian mengingatkan para gubernur agar menggunakan anggaran dengan sebaik-baiknya dan tidak menjadikannya sebagai ajang “bancakan”. Ia menegaskan, ketika program tidak dikerjakan secara nyata dan anggaran tidak efisien, maka masalah hukum sudah menanti.
“Banyak kepala daerah yang akhirnya terkena OTT, masuk penjara, dan lain-lain. Jadi efektifkan, efisienkan dulu. Tepat sasaran. Kalau ada masalah, nanti kita bicarakan secara terbuka,” ujar Tito dalam acara di Hotel Pullman, Jakarta Barat, Kamis(9/10/2025).
Pernyataan itu disampaikan Tito menanggapi reaksi sejumlah gubernur yang menyampaikan keberatan terhadap kebijakan pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026. Menurutnya, para kepala daerah sebaiknya tidak langsung pesimistis atau resisten terhadap keputusan pemerintah pusat.
“Jangan langsung pesimis. Lihat juga faktanya, banyak terjadi pemborosan di daerah,” katanya.
Sebelumnya, pada Selasa (7/10/2025), sejumlah gubernur dari berbagai provinsi yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) melakukan audiensi dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta. Pertemuan tersebut membahas kebijakan pemangkasan TKD yang dinilai memberatkan daerah, khususnya dalam pembiayaan pegawai dan pembangunan infrastruktur.
Diketahui, pemerintah menambah alokasi anggaran TKD dalam APBN 2026 menjadi Rp693 triliun dari sebelumnya Rp649,99 triliun. Namun, angka itu masih lebih kecil dibandingkan alokasi tahun 2025 sebesar Rp919,87 triliun.
Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf turut hadir dalam pertemuan tersebut.
Tito menambahkan, Menteri Keuangan Purbaya telah meminta setiap daerah melakukan exercise terhadap kemampuan anggaran pasca-pemotongan TKD. “Daerah yang betul-betul kesulitan nanti akan kita carikan solusi,” ujar Tito.
[tim red]-Mudanews