Wartawan Dipaksa Hapus Video saat Pengembangan Man Batak, Ini Kata Pakar Hukum

Wartawan Dipaksa Hapus Video
Petugas melakukan pengembangan dikediaman Man Batak di Padang Matinggi, Rantau Utara, Labuhanbatu, Sumatera Utara

MUDANEWS.COM, Medan – Seorang Wartawan mudanews.com diduga dipaksa menghapus video oleh oknum aparat berpakaian preman saat melakukan peliputan pengembangan kasus Firmas Pasaribu alias Man Batak (41) yang diduga bandar narkoba dikediamannya di Padang Matinggi, Rantau Utara, Labuhanbatu, Sumatera Utara, Rabu (3/2/2021).

Pakar Hukum Pidana Universitas Panca Budi (UNPAB), Dr Redyanto Sidi SH MH menyayangkan hal itu terjadi, karena Pers dan Kepolisian dilindungi Undang-Undang (UU).

“Berdasarkan UU Pers tersebut, sangat disayangkan ini terjadi karena Pers dan Kepolisian punya legal standing, peran dan tugas masing-masing yang dilindungi oleh Undang-Undang,” jelasnya saat dimintai tanggapan mudanews.com di Medan, Kamis (4/2).

Redyanto meminta Kapolda Sumut harus menjelaskan ini kepada pers dan publik. “Jangan terkesan ada dugaan yang ditutupi dalam peristiwa tersebut,” tegas Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Humaniora ini.

Menurutnya, dokumentasi yang didapat pers harus sangat berguna dengan bersinergi dengan Kepolisian. “Seharusnya dokumentasi yang didapat oleh pers itukan sangat berguna bagi Kepolisian, sinergi diperlukan dalam hal ini bukan meminta menghapusnya. Apalagi memaksanya,” tegas dia.

Tindakan itu, kata Redyanto, menimbulkan beragam dan negatif di tengah masyarakat. “Ini dapat menimbulkan opini beragam dan negatif, misalnya dugaan seolah melakukan perlindungan kepada oknum bandar tersebut,” ujarnya.

Dipaparkannya, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyebutkan: “Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara”.

“Yang dimaksud dalam pasal ini, seperti tertulis pada bagian penjelasan, adalah pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin. Sanksi diatur dalam Pasal 18. Disana disebut kalau siapa saja yang dengan sengaja melakukan tindakan yang mengakibatkan terhambatnya kemerdekaan pers dipidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp500 juta,” jelasnya.

Dia berharap Pers dan Polda Sumut harus duduk bersama. “Saya pikir Pers dan Poldasu perlu duduk bersama,” pungkas Redyanto.

Peristiwa itu, mudanews.com sudah mencoba konfirmasi melalui pesan Whatsapp Wadir Narkoba Polda Sumut AKBP Agus Darojat yang memimpin langsung pengembangan itu,  hingga berita ini terbitkan belum ada balasan.

Man Batak
Tampak warga ramai di sekitaran rumah Man Batak

Sebelumnya diberitakan, pada saat wartawan mudanews.com Arjuna melakukan liputan di daerah Jalan Cemara, Kelurahan Padang Matinggi, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, oknum wartawan didatangi beberapa pria berbadan tegap dan bersenjata dan bertanya, dari mana bang?

Kita dari media mudanews.com pak, sembari menunjukan kartu identitas pers yang didada dengan gantungan tali di leher, pihak oknum tersebutpun memegang id card Kabiro Mudanews.com kabupaten Labuhanbatu sembari berkata hapus videonya, perdebatan pun berlangsung, dasar apa bapak menyuruh saya menghapus videonya, melihat perdebatan tersebut beberapa oknum pria berbadan tegap yang lainnya pun mendekati kami dan juga ikut memaksa wartawan untuk menghapus video tersebut yang disaksikan ratusan masyarakat.

Selain itu, media melakukan konfirmasi kepada oknum pria tersebut, bahwa pihaknya siapa dan darimana, oknum tersebut mengatakan sudah hapus saja. “Nanti kami akan menjelaskan,” ucapnya. (red)