Kepala Puskesmas Teluk Ditetapkan Tersangka, Begini Penjelasan Pakar Hukum

Kepala Puskesmas Teluk Tersangka
Pakar Hukum Pidana Dr Redyanto Sidi SH MH

MUDANEWS.COM, Medan – Tim Penyidik Seksi Tindak Pidana khusus Kejaksaan Negeri Langkat telah melaksanakan penetapan tersangka terhadap ED selaku oknum Kepala Puskesmas (Kapus) Desa Teluk, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi pemotongan dana Biaya Operasional Kesehatan (BOK) sebesar kurang lebih 40% yang diperuntukkan terhadap para tenaga kesehatan yang berjumlah sekitar 40 orang di Puskesmas Desa Teluk sejak TA. 2017 s/d 2019.

“Adapun dasar penetapan tersangka tersebut yaitu Surat Penetapan Tersangka, Nomor : Print-01/L.2.25.4/Fd.1/01/2021 tertanggal 11 Januari 2021,” jelas Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Langkat Boy Amali SH MH dalam keterangan tertulisnya, Senin (11/1/2021).

Boy menjelaskan, ED masih ditetapkan sebagai tersangka, namun belum dipanggil dan diperiksa. “Masih ditetapkan sebagai tsk. Belum dipanggil dan diperiksa sebagai tsk,” terangnya saat dimintai konfirmasi mudanews.com melalui pesan Whatsapp, Selasa (12/1).

Setelah ditetapkan tersangka, menurut Pakar Hukum Pidana Dr Redyanto Sidi SH MH mengatakan Kejaksaan Negeri (Kejari) Langkat harus menjelaskan apa alasan tersangka tersebut tidak ditahan. “Kalau kita lihat pasal yang menjerat tersangka, seharusnya dilakukan penahanan,” ujarnya saat dimintai tanggapan mudanews.com.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Humaniora itu menegaskan penahanan ini diperlukan agar peristiwa pidana ini dapat diungkap secara tuntas.

Redyanto memaparkan, berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) perintah penahanan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dilakukan dalam hal:
1.  Adanya keadaan yang menimbulkan fakta bahwa tersangka akan escap diri,
2.  Adanya keadaan yang menimbulkan fakta bahwa tersangka akan merusak atau menghilangkan bukti
3.  Adanya keadaan yang berdasarkan informasi yang tersangka akan tindak pidana.

“Dalam ilmu hukum pidana ketiga hal di atas lazim disebut sebagai alasan subyektif,” ungkap Dosen Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi (MIH UNPAB) ini.

Sedangkan alasan obyektif, jelas dia, diatur dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP yang menyatakan bahwa penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan / atau percobaan atau pemberian bantuan tindak pidana tersebut dalam hal: Sebuah tindak pidana diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;

Redyanto menerangkan, Pasal 11 UU Tipikor 20/2001: Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun  dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui  atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Ia menambahkan Pasal 12 f: Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana
penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)  tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta  rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

“Berdasarkan hal tersebut, seharusnya tersangka dapat ditahan,” sambungnya.

Ditegaskannya, dari tersangka ini diharapkan adanya pengembangan, perkara harus jadi pintu masuk untuk mengusut tuntas apabila ada keterlibatan pihak-pihak lainnya.

“Kejatisu juga harus memantau perkara ini dan mendorong segera masuk meja hijau,” pungkas Dosen Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi (MIH UNPAB) ini.

Sebelumnya diberitakan, Boy Amali menerangkan nilai total pengutipan/pemungutan yang dilakukan oleh tersangka tersebut yaitu sebesar kurang lebih Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah);

Ia menambahkan, adapun pasal yang disangkakan terhadap tersangka yaitu Pasal 12 Huruf F atau Pasal 11 UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU. (red)