MUDANEWS.COM, Labuhanbatu – Ratusan masyarakat Desa Sei Tampang, Kecamatan Bilah Hilir, didampingi DPP dan DPD LSM Forum Pembela Hak-hak Masyarakat Tempatan (FPHMT), mendatangi ke Kantor Bupati Labuhanbatu, Rabu (08/01/2020).
Mereka datang untuk berunjuk rasa menuntut agar Calon Kepala Desa nomor urut 3 bernama Muhammad Asmui di black list dari daftar peserta Calon Kepala Desa.
Koordinator unjuk rasa, Harapan dan Anton menyampaikan secara tertulis 9 tuntutan.
“Kepada Bupati Labuhanbatu proses Pilkades Sei Tampang nomor urut 3 atas nama Muhammad Asmui,” pinta DPP & DPD LSM FPHMT.
Pilkades Desa Sei Tampang, tegas Harapan, diduga kuat terstruktur dan sistematis dan masif dari Kadus, Pj. Kades, Camat, Panitia Pilkades dan Bupati Labuhanbatu.
“Bupati untuk meminta kepada Panitia Surat Suara Pemilih yang berjumlah 2.600 yang tidak dibagikan kepada masyarakat, diserahkan kepada polisi,” tegasnya.
“Polres Labuhanbatu memproses kasus penertiban surat palsu atas keterangan kematian Ibu Sandy Situmorang, yang sekarang terlantar karena gaji pensiunannya terputus,” desak dia.
Harapan mengungkapkan, Bupati dan Kapolres untuk mengusut kasus penggelapan dana Bumdes Rp. 181 Juta lebih yang dikorupsi anak kandung Asmui yang bekerja sama dengan Asmui.
“Bupati untuk mendesak Kejari Labuhanbatu mengusut Korupsi dana ADD dan DD Sei Tampang T.A 2015, 2016, 2017 dan 2018 yang mencapai 4 Milyar,” pintanya Lagi
Ia membeberkan, proses kasus Asusila Muhammad Asmui yang sudah sampai ke Polsek Bilah Hilir, karena yang di guling Muhammad Asmui adalah Istri Tetangga.
“Bupati Labuhanbatu membebaskan hak kepemilikan Kantor Desa Sei Tampang dari milik Pribadi kepada Pemkab Labuhanbatu. Bupati untuk melaksanakan UU, Hukum dan Peraturan dengan benar, tanpa ada diskriminasi, interfensi dan intimidasi seperti selama ini yang terjadi,” tutup Harapan.
Usai berorasi, perwakilan pengunjung rasa disambut oleh pihak Pemkab Labuhanbatu untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP). Berita Labuhanbatu, red
