Laporan: Dhabit Barkah Siregar
MUDANews.com, Medan (Sumut) – Puluhan massa dari Gerakan Mahasiswa Padang Lawas Utara (Gema Paluta) yang berunjuk rasa mulai mendesak masuk ke dalam Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu), Jalan AH Nasution, Kecamatan Medan Johor dengan cara memanjat pagar yang dilapisi kawat, Kamis (23/2). Namun desakan massa berhasil diredam oleh pihak Kepolisian yang mengamankan jalannya aksi.
Informasi dihimpun di lokasi, massa yang mulai berang nyaris terlibat bentrok dengan pihak Kejatisu. Sebab, salah seorang demonstran ada yang terkena pukulan.
“Apaan-apaan ini, kami tidak terima diperlakukan seperti ini, bukan binatang kami,” ucap salah seorang demonstran yang mencoba menerobos pagar betis polisi
Menjawabnya, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejatisu, Sumanggar Siagian mengatakan, bahwa tuntutan massa akan segera diindahkan.
“Terimakasih rekan-rekan mahasiswa saya wakil dari petinggi-petinggi Kejatisu, bahwa hal ini sudah dibicarakan dan akan direalisasikan, untuk itu kawan-kawan sekalian harus bersabar,” ungkap Sumanggar saat menemui massa aksi di depan Kantor Kejatisu.
Meski begitu, massa tak terima atas jawaban Sumanggar. Massa ingin jawaban tersebut keluar dari mulut Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu), Bambang Sugeng Rukmono. Karena itu, massa ingin kembali menggeruduk pagar besi, sehingga suasana pun kian memanas.
“Kami ingin Kepala Kejatisu yang datang bukan Humas, kami ingin Kajatisu,” kata Iqbal selaku Koordinator aksi.
Sumanggar mencoba menenangkan massa yang memanas, dirinya mengatakan, bahwa Kajatisu tidak dapat hadir, bukan karena bersembunyi melainkan sedang menjalankan tugas di luar kota.
“Tenang kawan-kawan, Kajatisu bukan tak ingin menemui kalian, Kajatisu saat ini sibuk jadi saya yang wakilkan, permintaan kawan-kawan pun akan segera kita tanggapi, mohon mengerti kawan-kawan sekalian,” pinta Sumanggar.
Untuk diketahui, aksi mereka bertujuan untuk meminta Kejaksaan agar membuka kembali kasus korupsi dana belanja rutin Tahun Anggaran (TA) 2001-2002 yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 7,5 miliar. Kasus tersebut, melibatkan Bupati Paluta, H Bachrum Harahap saat menjabat sebagai Ketua DPRD Tapanuli Selatan (Tapsel), serta meminta Kejaksaan agar melakukan peninjauan kembali terhadap kasus korupsi proyek pengadaan Alkes Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Paluta tahun 2012 yang diduga melibatkan Walikota Padang Sidempuan, Andar Amin Harahap yang merupakan anak kandung dari Bachrum.
Andar disinyalir menerima uang senilai Rp 620 juta sesuai dengan pengakuan pemenang tender proyek, Ridwan Winata.
“Walikota Andar Amin Harahap, masih berlenggak lenggok di luar sana, patut kita curigai, ada main apa Andar dengan Kejatisu. Untuk kita ingin pihak Kejatisu harus membongkar, kasus korupsi proyek pengadaan Alkes Paluta 2012 dalam menerima fee sebesar Rp 620 juta,” ujar Iqbal.
Selain itu mereka juga meminta Kejatisu untuk membuka kembali berkas perkara Drs H Bachrum Harahap, ayah dari Andar Harahap sekaligus Bupati Paluta, “udah tersangka tapi tidak ditahan, gimana hukum di negara ini,” jelas Iqbal.
Usai aksi, massa pun membubarkan diri. Namun, seandainya tuntutan tidak dipenuhi, massa akan kembali pekan depan dengan jumlah yang lebih banyak.[am]
