Mudanews.com Jakarta | Banyak orang kaya di berbagai belahan dunia memilih mendirikan yayasan yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, hingga lingkungan. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan praktik filantropi modern, tetapi juga menunjukkan pola pengelolaan kekayaan yang semakin terinstitusionalisasi untuk menciptakan dampak sosial yang lebih luas dan berkelanjutan.
Data World Atlas dan How Stuff Works mencatat Bill & Melinda Gates Foundation sebagai salah satu yayasan filantropi terbesar di dunia dengan nilai aset mencapai sekitar US$60 miliar atau lebih dari Rp1.000 triliun. Skala dan jangkauan global yayasan ini kerap dijadikan rujukan dalam pembahasan filantropi modern.
Selain Gates Foundation, terdapat Elon Musk Foundation yang berfokus pada riset ilmiah, energi terbarukan, eksplorasi luar angkasa, serta pengembangan kecerdasan buatan yang aman. Jeff Bezos juga mendirikan Bezos Family Foundation dan Bezos Earth Fund, dengan komitmen pendanaan hingga US$10 miliar untuk pendidikan, kepemimpinan pemuda, dan penanggulangan krisis iklim.
Di Indonesia, praktik serupa berkembang melalui sejumlah yayasan besar yang dimiliki kelompok pengusaha nasional. Tanoto Foundation milik Sukanto Tanoto menitikberatkan programnya pada peningkatan kualitas pendidikan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sementara itu, Djarum Foundation dikenal melalui berbagai inisiatif pengembangan sumber daya manusia, olahraga, serta pelestarian lingkungan, yang menunjukkan peran filantropi dalam pembangunan sosial jangka panjang.
Deretan contoh tersebut memperkuat gambaran bahwa yayasan menjadi sarana utama bagi orang kaya untuk menyalurkan kepedulian sosialnya. Namun, di balik citra kedermawanan tersebut, muncul pertanyaan mendasar mengenai motif, dampak, serta implikasi sosial dari praktik filantropi berskala besar.
Para pakar menilai, bagi orang kaya, mendirikan yayasan bukan semata tindakan altruistik spontan, melainkan strategi terstruktur untuk mengelola kekayaan agar memberikan manfaat berkelanjutan. Riset Bank of America menyebut filantropi sebagai instrumen untuk merespons ketimpangan sosial yang kerap tidak sepenuhnya terjangkau oleh kebijakan negara maupun mekanisme pasar.
Pakar keuangan Melanie Musson menjelaskan bahwa beramal menuntut kesadaran akan jarak sosial antara kelompok kaya dan masyarakat luas. Dari kesadaran inilah lahir yayasan yang berfungsi mengidentifikasi kebutuhan komunitas, mulai dari akses pendidikan, layanan kesehatan, hingga peluang ekonomi.
Melalui yayasan, donasi tidak berhenti pada pemberian dana, tetapi diwujudkan dalam program, fasilitas, dan layanan sosial. Selain itu, keterlibatan langsung para donatur membuka ruang interaksi lintas kelas yang berpotensi mendorong mobilitas sosial melalui transfer pengetahuan, pengalaman, dan jejaring.
Meski membawa dampak positif, keberadaan yayasan milik orang kaya juga menuai kritik. Di satu sisi, filantropi mendorong partisipasi publik dan keberlanjutan program sosial. Survei Bank of America menunjukkan bahwa sebagian besar donatur menilai keberhasilan filantropi dari dampak jangka panjang yang dihasilkan.
Di sisi lain, yayasan juga memberikan keuntungan finansial bagi pemiliknya, terutama terkait pengurangan pajak dan pengelolaan aset. Selain itu, praktik hak penamaan atas gedung atau fasilitas publik kerap menimbulkan perdebatan etis karena dinilai mencampurkan kepentingan sosial dengan pencarian status dan pengaruh.
Pengamat filantropi Rob Reich menyebut yayasan sebagai mekanisme pembentukan kekuasaan dan legitimasi sosial. Karena itu, filantropi perlu diawasi secara kritis agar tetap transparan dan akuntabel, serta benar-benar berorientasi pada kepentingan publik, bukan semata memperkuat posisi sosial para pemilik modal.***(Red)