Pengantar Redaksi: Menutup tahun 2025, Mudanews.com menyajikan Laporan Tahunan Ketenagakerjaan secara bersambung dalam lima bagian, ditulis oleh Aznil Tan, Direktur Eksekutif Migrant Watch.Editor : Suratmin
Bagian keduaÂ
——————–
BABÂ I
PENDAHULUAN
——————–
Ketenagakerjaan merupakan salah satu pilar utama pembangunan sosial dan ekonomi Indonesia. Pada tahun 2025, isu penciptaan lapangan kerja kembali menempati posisi sentral dalam narasi kebijakan publik, seiring dengan meningkatnya jumlah angkatan kerja, tekanan ekonomi global, disrupsi teknologi, serta dinamika investasi nasional dan internasional.
Namun sepanjang tahun 2025, wacana dan realitas ketenagakerjaan berkembang secara paradoksal. Di satu sisi, pemerintah mengemukakan narasi optimistis mengenai peningkatan jumlah penduduk bekerja serta potensi penciptaan jutaan lapangan kerja.
Di sisi lain, ruang publik justru diwarnai oleh berbagai fenomena yang mencerminkan keresahan pasar kerja, seperti meningkatnya PHK, kekhawatiran terhadap kualitas lapangan kerja, perdebatan mengenai krisis ketenagakerjaan, serta narasi tentang tergerusnya kelas menengah.
Ketegangan antara optimisme kebijakan dan pengalaman riil pekerja menunjukkan bahwa persoalan ketenagakerjaan tidak dapat direduksi pada angka agregat semata.
Dalam konteks Indonesia, ketenagakerjaan juga tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan pasar kerja domestik. Migrasi tenaga kerja—khususnya Pekerja Migran Indonesia—telah menjadi bagian struktural dari strategi adaptasi masyarakat terhadap keterbatasan penciptaan lapangan kerja berkualitas di dalam negeri.
Dengan demikian, klaim keberhasilan ketenagakerjaan tidak cukup dibaca dari penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) atau peningkatan jumlah penduduk bekerja.
Evaluasi kebijakan ketenagakerjaan harus menguji keselarasan antara statistik resmi, struktur pasar kerja domestik, kebijakan migrasi tenaga kerja, serta dampaknya terhadap kondisi kerja, perlindungan, dan kesejahteraan pekerja—baik di dalam maupun di luar negeri.
1. PENDEKATAN DAN KERANGKA POLICY & GOVERNANCE REVIEW
Laporan ini menggunakan pendekatan Policy & Governance Review, yang menempatkan ketenagakerjaan sebagai hasil dari desain kebijakan publik, tata kelola institusi, dan pilihan strategi pembangunan, bukan semata sebagai konsekuensi mekanisme pasar.
Pendekatan ini merujuk pada praktik evaluasi kebijakan ketenagakerjaan yang digunakan oleh OECD, World Bank, dan International Labour Organization (ILO), dengan penyesuaian pada karakteristik struktural pasar kerja Indonesia.
Evaluasi dilakukan dengan prinsip-prinsip berikut:
A. Multi-indikator dan simultan, untuk menghindari bias statistik dan ilusi kinerja.
B. Berbasis struktural, dengan menilai keterkaitan kebijakan investasi, teknologi, upah, dan perlindungan sosial.
C. Berorientasi tata kelola, dengan menilai peran negara dalam menjamin kerja layak dan berkelanjutan.
D. Terintegrasi domestik–global, dengan memasukkan pekerja migran sebagai bagian dari strategi ketenagakerjaan nasional.
2. RUANG LINGKUP LAPORAN
Laporan ini mencakup enam ruang lingkup utama:
A. Evaluasi Kuantitas Lapangan Kerja
B. Evaluasi Kualitas Pasar Kerja
C. Analisis Penggerak Struktural Pasar Kerja
D. Evaluasi Program Magang
E. Evaluasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
F. Penutup Analitis dan Rekomendasi Kebijakan