DPP GMNI : Kebijakan Menko Ekonomi Soal Program Subsidi Ongkir Tidak Berpihak Terhadap Rakyat Kecil

DPP GMNI
Sekretaris Bidang Ristek DPP GMNI, Roni Gunawan (dok istimewa)

MUDANEWS.COM, Jakarta – Di bulan suci Ramadhan ini, Pemerintah, melalui Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian, (Airlangga Hartarto), sedang menyiapkan Program Hari Belanja Nasional (Harbolnas) 2021.

Tidak tanggung-tanggung anggaran yang disiapkan oleh Pemerintah yaitu sebesar 500 miliyar, yang diperuntukan untuk subsidi ongkir (ongkos kirim) bagi pembelian Produk Dalam Negeri.

Menyikapi hal tersebut, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), melalui Sekretaris Bidang Riset, dan Teknologi, menyampaikan rasa prihatinnya terhadap kebijakan tersebut.

“Saya sangat miris dengan situasi seperti ini, dalam program, atau kebijakan pemberian subsidi ongkir, ini justru saya menilai kapasitas Airlangga Hartarto itu seperti seorang CEO suatu Oerusahaan bukan sebagai Menko Ekonomi,” ungkap, Roni Gunawan (Sekretaris Bidang Ristek DPP GMNI) dalam pers rilis kepada sejumlah awak media, Jumat (16/04/2021).

Roni, menyampaikan latar belakang Menko Ekonomi (Airlangga Hartarto), yang nota bene memiliki riwayat pendidikan yang begitu lengkap, dengan gelar Master of Bussiness Administrator, di Melbourne Bussines School University itu, seharusnya mampu mengaplikasikan ilmunya dalam sebuah kebijakan yang tentunya menguntungkan semua pihak (rakyat, dan Negara).

“Dilihat dari latar belakang pendidikan Menko, itu harusnya membuat kebijakan yang berpihak pada rakyat, bukan malah berpihak pada suatu kelompok saja, terus ketika membuat suatu kebijakan, atau program harusnya menyentuh semua segmen masyarakat, bukan malah menguntungkan sebagian pihak, apalagi dalam program ini yang jelas diuntungkan sekali Perusahaan-Perusahan Swasta, bukan BUMN, apalagi rakyat kecil,” ujar Roni.

Pihaknya menduga Kemenko, sedang mencari cashback, dengan bekerja sama dengan Perusahaan Logistik yang nanti ujungnya money laundry.

“KPK harus selidiki itu. Kalo saya cermati ini mirip-mirip kebijakan Menteri Pendidikan, dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, yang menganggarkan 7,2 miliyar, untuk subsidi kuota internet, yang kalau saya boleh katakan juga gagal, jelas ini penghamburan uang Negara, cek aja kelapangan apa program ini tepat sasaran? Jelas tidak, toh Siswa/Siswi, dan Mahasiswa/Mahasiswi yang harusnya dapet ini malah engga, selain itu kuotanya enggak bisa mengakses situs-situs yang diapakai untuk belajar, kuota ini kan engga manfaat jadinya Apa susahnya Negara membuat hotspot gratis lewat jangkauan internet Desa yang permanen, jadinyakan internet nya bisa digunakan oleh semua kalangan,” tandasnya.

Dirinya menambahkan, jika Menko Ekonomi Airlangga Hartarto, masih kekeh dengan program ini pihaknya lebih setuju pengirimannya melalui Kantor Pos, misalnya, selain ongkosnya lebih murah juga sebagai bentuk sinergitas Pemerintahan dalam mengembangkan, dan mensosialisasikan fasilitas Negara yang bisa dipergunakan, dan dimanfaatkan dengan baik dalam upaya pertumbuhan pendapatan Negara.

Mengingat dalam kondisi saat ini sedang hangat-hangatnya isu reshuffle, dikutip dari detiknews.

Versi lembaga survey, hasil survey yang dipaparkan oleh Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah.

Bahwa salah satu Kementrian yang diharapkan di-reshuffle yaitu,
1. Kemenko Perekonomian 36%
2. Kemenko Polhukam 24%
3. Kemenko Maritim dan Investasi 11%
4. Kemenko PMK 29%

Sejalan dengan pendapat Ekonom Institute for Development of Economics, and Finance (Indef) Bhima Yudistira dikutip dari VOI.ID yang salah satunya menyebutkan bahwa Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, layak untuk di-reshuffle, dengan alasan banyaknya kebijakan yang memicu polemik seperti impor beras.

“Saya berharap kepada Presiden Jokowi, (Menteri-Menteri) untuk kedepannya tidak ada lagi kebijakan yang justru merugikan rakyat kecil, tidak ada lagi kebijakan yang hanya menguntungkan sebagian kelompok tertentu yang jelas ini telah mencederai Visi, dan Misi Pak Presiden Jokowi, yang begitu baik dan sangat mulia, merakyat, dan tentunya mengutamakan kepentingan rakyatnya. Tentunya ini semua tidak boleh ditafsirkan dengan kebijakan yang aneh-aneh wabil khusus Menko Ekonomi, yang akan memberi subsidi ongkir.”tegas Roni

Tujuan utama reshuffle yaitu memperbaiki, atau merubah keadaan kearah yang lebih baik, membawa Indonesia, kearah kemajuan yang didalamnya tercipta kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. (red)