MUDANEWS.COM, Medan – DPD Repdem Sumatera Utara secara tegas menolak kebijakan import beras yang sampaikan Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi. Tidak ada alasan sedikitpun yang mendasari Indonesia harus mengimport beras, baik dari sisi sisi hasil produksi tanaman padi, maupun ketersediaan beras di Bulog.
“Kami curiga, kebutuhan import beras bukan karena permintaan pasar yang tidak dapat dipenuhi, tetapi ada permintaan terselubung atau biasa disebut pemburu rente. Jika terus dipaksakan, maka kami meminta Presiden untuk mengganti Menteri Pedagangan karena tidak mendukung program Presiden ,” tegas Ketua DPD Repdem Sumut, Martua Siadari didampingi segenap pengurus, kepada wartawan, di Sekretariat DPD Repdem Sumut, Jalan Rebab Medan, Kamis (25/3/2020).
Ditambahkannya, kecurigaan DPD Repdem Sumut sangat beralasan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dirjen Tanaman Pangan, Dr. Suwani yang bersumber dari Badan Pusat Statistik pada acara webinar oleh DPN Repdem dengan tema “Menyoal beras : Adu Nasib Petani vs Pemburu Rente” pada Kamis, 25 Maret 2021 yang dihadiri juga oleh Dirut Bulog Komjen Pol (Purn) Budi Waseso, Anggota Komisi Pertanian DPR Ono Surono, dan keynote speaker Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, disebutkan bahwa potensi produksi beras periode Januari hingga April 2021, sebesar 14,54 jt ton, atau naik sebesar 3,08 jt ton (26,89%) dibanding periode yang sama pada Januari hingga April 2020 dengan kondisi yang sama dimana pada periode tersebut petani sedang panen raya.
Kemudian potensi produksi beras periode Januari hingga April 2021sebesar 14,54 juta ton, sedangkan potensi yang dikonsumsi masyarakat hanya sebesar 9,72 juta ton, sehingga surplus 4,81 juta ton, dan angka Tetap BPS produksi beras pada 2020, sebesar 31,33 juta ton atau naik 20.000 ton (0,07%) dibandingkan 2019 (31,31 juta ton).
Disampaikan juga dalam data yang disebutkan oleh Dirjen Tanaman Pangan tersebut bahwa harga gabah di tingkat petani di 459 kecamatan yang ada di 85 kabupaten, jatuh atau menurun karena neraca beras produksi 31,33 juta ton dikurangi konsumsi 29,37 juta ton) pada Tahun 2020, sehingga mengakibatkan ketersediaan beras surplus hingga 1,97 juta ton.
Surplus tersebut sudah terjadi sejak 2018 sehingga jika dikumolatifkan sejak 2018 menjadi sebesar 8,72 juta ton. Ditambah lagi pada panen raya Maret ini, diprediksi dari lahan sawah seluas 1,63 juta ha dan April dari luas lahan sawah sebesar 1,67 juta ha.
Selanjutnya, potensi gabah pada periode Januari hingga April 2021 sebesar 25,37 jt ton gabah kering giling, naik 26,88% dari 2020 dan 6,70% dari 2019. Potensi produksi beras periode Januari hingga April 2021 sebesar 14,54 juta ton, naik 26,84% dari 2020 dan 9,67% dari 2019 pada periode yang sama, sedangkan Potensi produksi beras periode Januari hingga April 2021 sebesar 14,54 juta ton, dan yang dikonsumsi hanya 9,72 juta ton, sehingga surplus 4,81 juta ton.
Kondisi yang sama juga disampaikan oleh Dirut Bulog, Budi Waseso, dimana ketersediaan stok beras di Bulog saat ihni, jauh lebih dari cukup. Untuk kebutuhan cadangan beras pemerintah yang harus dikeluarkan untuk kebutuhan tertentu seperti bantuan sosial dan operasi beras, pada posisi tanggal 22 Maret 2021 saja sudah mencapai 923.471 ton. Bahkan parahnya, beras yang diimport tahun 2018 yang kebijakannya keluar sebelum Budi Waseso menjadi Dirut Bulog saja, masih ada sebesar 271.759 ton yang tentunya kualitasnya semakin hari semakin menurun.
“Artinya, ketersediaan beras dan gabah di Indonesia, jauh dari cunkup karena negara kita adalah negara agraris. Sehingga kebijakan import beras merupakan penghianatan pada petani, pengkhianatan pada negara dan mengakibatkankan martabat bangsa ini turun dimata dunia,” jelas Siadari.
Ditambahkan Siadari, seperti yang disampaikan oleh Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto saat membuka webinar, bahwa penolakan terhadap kebijakan impor beras yang dilakukan PDI perjuangan merupakan amanah pendiri bangsa khususnya Bung Karno dalam pidato singkatnya sebelum membacakan teks Proklamasi, bahwa bangsa Indonesia harus bisa berdiri di kaki sendiri (berdikari), termasuk dalam hal pangan.
Oleh karena itu, DPD Repdem Sumut, sejalan dengan DPN Repdem dan tentunya kebijakan partai maka kebijakan import beras, harus ditolak.
“Jika terus dipaksakan, kami pastikan kebijakan tersebut akan menyengsarakan petani dan tentunya terindikasi sebagai cara meruntuhkan kepercayaan rakyat pada Presiden. Maka jika kebijakan yang tidak sejalan dengan keinginan Presiden, maka Mendag harus segera dicopot,” pungkasnya.
