MUDANEWS.COM, Medan – Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan pemerintah pusat tidak akan menambah alokasi dana kesehatan maupun bantuan sosial (bansos), meskipun DKI Jakarta kembali memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mulai 14 September 2020 kemarin.
Alasannya, pemerintah sendiri telah memperpanjang bansos tersebut hingga Desember mendatang.
“Bansos akan mencakup sampai Desember, sehingga dalam hal ini kami belum akan tambah. Kecuali, yang sudah ditetapkan presiden seperti bantuan produktif untuk 15 juta UMKM dan subsidi gaji pekerja bergaji di bawah Rp5 juta,” ujarnya dalam acara tanya jawab virtual, Selasa (15/9).
Pemerintah sendiri mengalokasikan dana sebesar Rp203,9 triliun untuk perlindungan sosial dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Hingga akhir Agustus lalu, serapannya mencapai Rp101,06 triliun.
Selain bansos dari perlindungan sosial tersebut, pemerintah juga menggagas program bantuan lain yakni bantuan sebesar Rp2,4 juta kepada 12 juta pelaku UMKM produktif. Untuk program ini pemerintah menyiapkan dana sebesar Rp28,8 triliun.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan bantuan langsung tunai (BLT) kepada pekerja bergaji di bawah Rp5 juta sebesar Rp2,4 juta per orang. Targetnya, bantuan itu bisa disalurkan kepada 15,7 juta pekerja.
Bendahara negara itu menuturkan pemerintah akan fokus pada penyaluran dana melalui program yang sudah ada. Baik lewat program bansos reguler seperti Program Keluarga Harapan (PKH), maupun melalui program sembako untuk wilayah Jabodetabek dan bansos tunai untuk wilayah non Jabodetabek.
Selain itu, pemerintah juga akan fokus memaksimalkan penyaluran bantuan melalui program-program baru lainnya seperti bantuan produktif UMKM dan BLT kepada pekerja bergaji di bawah Rp5 juta.
“Fokus sekarang adalah bagaimana masyarakat bisa mendapatkan bansos dan kondisi ekonomi secara bertahap sudah bisa dipulihkan, sehingga keduanya bisa menjadi faktor mendukung pemulihan ekonomi terutama masyarakat bawah,” tuturnya.
Sumber : CNNIndonesia.com
