MUDANEWS.COM, Medan – Saat ini, banyak keluhan dari masyarakat terkait sulitnya untuk memenuhi kebutuhan nafkah sehari-hari. Masyarakat banyak yang hilang pekerjaan, setidaknya saat masa dimana covid-19 menyerang dan memaksa pemerintah memberlakukan darurat corona. Masyarakat pun diminta untuk ikut membantu mencegah corona dengan mengurangi aktifitas. Dan yang paling buruk, industri terpaksa harus membatasi aktifitasnya seiring dengan langkah pemerintah untuk mengurangi penyebaran corona itu sendiri.
“Karena penyebaran corona tersebut, lantas ekonomi pun perlahan mulai mengalami gejala kelumpuhan Banyak pusat perbelanjaan yang sudah mulai ditutup, café-café dan rumah makan juga ditutup atau dibatasi jam operasionalnya, perkantoran ditutup dengan batas waktu yang belum bisa di tentukan, sekolah hingga kampus ditutup, layanan umum masyarakat perlahan mulai berkurang, pabrik banyak yang tutup, yang pada intinya aktifitas ekonomi masyarakat mengalami kelumpuhan,” jelas Analis Pasar Keuangan Gunawan Benjamin di Medan (31/3/2020).
Saat ini, banyak industri perhotelan yang mulai merumahkan sedikitnya 50% karyawannya. Bahkan ada yang dirumahkan tanpa di gaji, meskipun belum di PHK. Banyak tenaga kerja informal yang kehilangan pekerjaannya. Dan dari aktifitas ekonomi masyarakat yang turun ini, banyak dari kita yang mau ga mau harus berjuang sendiri dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari.
“Masyarakat miskin perkotaan jelas akan mengalami pukulan yang bertubi-tubi dari pandemic corona yang melemahkan kondisi ekonomi terakhir. Sejauh ini, kondisi ekonomi tersebut terjadi saat pemerintah menetapkan social distancing, belum bentuknya itu karantina wilayah atau bahkan menggunakan istilah lockdown,” ujarnya.
Jadi memang kuncinya ada di pemerintah saat ini. Kalau berbicara berapa orang jumlah warga miskin?. Tentu jawabannya tidak ada angka yang pasti. Karena pasti akan terus mengalami kenaikan selama corona masih terus mengganas.
“Saya menilai aktifitas ekonomi Sumut saat ini sudah mengalami kontraksi 30%. Pantauan ini dilakukan mulai dari pasar tradisional hingga pusat perbelanjaan modern hingga industri pada umumnya. Yang paling terkena dampaknya adalah industri perhotelan, pusat perbelanjaan, perdagangan. Dan yang paling terpukul disitu adalah tenaga kerja informal serta pekerja yang dibayar harian,” lanjutnya.
Akan ada tambahan sekitar 35% tenaga kerja informal maupun harian yang kehilangan pekerjaannya. Kalau di Sumut tenaga kerja informal itu jumlahnya 3.8 jutaan. Maka ada sekitar tambahan 1 juta orang yang kehilangan pendapatan dan butuh pertolongan. Ditambah dengan jumlah angka orang miskinnya yang sekitar 10% dari total populasi masyarakat Sumut.
“Setidaknya ada sekitar 2.2 juta orang yang membutuhkan bantuan untuk sekedar bertahan hidup. Kalau sekedar bertahan hidup maka yang dibutuhkan itu bahan pangan pokok. Katakanlah satu orang itu mengkonsumsi beras 0.3 Kg per hari. Dibutuhkan setidaknya 19.800 ton beras perbulan bantuan untuk membantu mereka yang kesulitan ekonomi karena corona saat ini,” ungkap dia.
Jadi Sumut, jelas Benjamin, membutuhkan biaya tambahan untuk bantuan beras sekitar 198 Milyar setiap bulannya (asumsi 1 kg beras 10 ribu). Itu belum menghitung kebutuhan lainnya. Seperti lauk pauk, dan listrik. Kalau seandainya setiap orang disubsidi 5000 rupiah per hari sebagai uang pengeluan diluar beras. Maka SUMUT butuh 330 milyar lagi untuk menolong masyarakat tersebut.
“Total Sumut membutuhkan sekitar 528 milyar untuk menutupi kebutuhan pangan masyarakat miskin maupun yang terdampak corona dalam sebulan. Nah kalau aktifitas ekonomi masyarakat seperti ini terus berjalan selama corona menyebar, maka kebutuhannya akan terus membengkak. Karena orang yang kehilangan pekerjaan semakin banyak,” kata Benjamin.
Dan kalau lockdown yang diambil pemerintah. Maka akan ada tambahan tenaga kerja informal yang kehilangan pekerjaan sebesar 1.8 juta lagi. Kebutuhan akan mendekati satu trilyun per bulan. Tidak sampai disitu, lockdown juga akan memaksa pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Maka asumsikan 10% masyarakat Sumut mampu bertahan mandiri dari total 12 jutaan jiwa.
“Maka akan ada 10.8 juta jiwa harus siap kita hadapi dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Itu masih hitungan dasarnya. Belum berbicara efektifitas dalam pendistribusian bahan kebutuhan pokok maupun bantuan. Belum memperhitungkan besaran anggaran untuk melawan corona,” jelasnya.
APBD Sumut sebesar 12 T di tahun 2020, kalau semuanya difokuskan untuk penangan corona. Maka angkanya akan kurang, dengan asumsi bantuan ini berjalan selama 1 tahun. Tanpa ada anggaran yang produktif, bahkan belanja pegawai juga ditiadakan.
Untuk itu, Benjamin menuturkan, kita mendorong agar pemerintah daerah dan pusat melakukan perubahan anggaran yang lebih banyak difokuskan untuk menangani corona yang mulai menghantam sendi perekonomian. Selain itu, yang kaya membantu yang miskin. Jangan tamak, karena saat ekonomi tidak berjalan, semua nantinya akan merasakan dampaknya.
“Karena corona ini bukan hanya telah merusak urusan kesehatan maupun tatanan ekonomi masyarakat. Tetapi sangat potensial memicu masalah sosial lainnya. Kita harapkan masyarakat arif, dan pemerintah bergerak cepat,” pungkas Gunawan Benjamin. Berita Medan, Fahmi
