MUDANEWS.COM, Batu Bara – Warga Desa Kuala Tanjung menggelar rapat dan musyawarah di Halaman Masjid Al-Manar, Kuala Tanjung Kecamatan Sei Suka, Kamis (24/01/2020) sekira pukul 21.00 WIB s/d selesai.
Musyawarah itu dalam rangka menanggapi pembangunan pelabuhan hubungan internasional dan fasilitas pendukung lainnya yang bertempat di Desa Kuala Tanjung memerlukan lahan sekitar 1700 Ha.
Oleh karenanya, tentu banyak tanah dan bangunan masyarakat yang dibebaskan dan diberikan ganti rugi.
Salah seorang warga, bernama Ramah (40) ia menegaskan masyarakat kuala Tanjung harus bersatu.
“Dalam hal ini kita butuh bersatu, bersatu harus solid, tidak boleh pecah, itu yang bisa kita lakukan,” kata Ramah, saat diberikan kesempatan bicara dalam musyawarah.
“Saya berharap dengan pertemuan ini dengan apa yang terjadi di desa kita Kuala Tanjung ini, kita jadikan pelajaran, agar kita tak dibodoh-bodohi tidak bisa diatur semena-mena,” ujarnya.
“Kita harus tau, berapa harga tanah kita permeter? Jadi kita sudah tau, kalau memang sesuai dengan kita, maka kita tidak protes lagi,” pungkasnya.
Dalam musyawarah itu juga untuk membentuk tim/forum yang memperjuangkan hak rakyat Kuala Tanjung.
Ketua terpilih, Khairul Fikri (25) juga menegaskan tidak akan melepaskan tanahnya jika tidak sesuai dengan kesepakatan pada masyarakat.
“Kami dengan tegas menolak pembebasan lahan jika tak sesuai dengan kesepakatan dengan masyarakat, kami tak butuh uang berapapun itu, karena ini tanah kelahiran kami, dan tempat penghidupan kami,” tegasnya.
Lanjutnya, karena untuk pembangunan nasional pihaknya akan merelakan namun dengan catatan sesuai dengan harapan masyarakat.
“Begitu banyak perusahaan disini apakah sudah mengurangi pengangguran?, lima juta pun kalian bayar (Pelindo-Red) tak palah tergiur nya kami, jika memang untuk kepentingan umum kalian bayar lah sesuai keputusan bersama masyrakat,” cetusnya.
“Pada intinya kami tak akan berikan tanah kelahiran kami jika itu merugikan masyarakat,” tandasnya. Berita Batu Bara, AR
