PKH Tidak Tepat Sasaran, Bravo 5 Minta Evaluasi

Breaking News

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

MUDANEWS.COM, Medan – Sekretaris Umum Bravo 5 Sumut M Taufik Umar Dhani Harahap SH menilai Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi Sumatera Utara tidak berjalan dengan efektif dan gagal.

Taufik menegaskan, program ini akan menyusahkan Jokowi. Dimana tidak bagusnya komunikasi antara tim koordinasi teknis PKH pusat, tim koordinasi teknis PKH daerah provinsi dan tim koordinasi teknis PKH daerah kabupaten/kota di sumatera utara, karena adanya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak tepat sasaran. Sebab, ini menjadi andalan Jokowi untuk memberikan bantuan kepada rakyat yang kurang mampu.

Padahal, jelas Taufik, menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan disebutkan bantuan Sosial PKH adalah bantuan berupa uang, kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.

“Buktinya ada pekerja kebun dibeberapa rumah karyawan di PT Bahruny AFD III KP BG di Desa Dogang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat mendapatkan KPM,” ungkap Taufik ketika diwawancarai MUDANEWS.COM disalah satu Warkop di Kota Medan, Sabtu (23/11/2019).

Pengacara yang sering membantu rakyat kecil itu menyebutkan, verifikasi seharusnya dilakukan secara optimal untuk pemeriksaan dan pengkajian menjamin kebenaran data dan Validasi menetapkan kesahihan data.

“Segera mencabut mana yang sudah kaya, memberikan yang layak menerimanya, dan evaluasi pendamping PKH di Provinsi Sumatera Utara. Karena diduga ada menerima uang dari KPM,” tandas Taufik.

Sebelumnya Dian, Supervisor PKH Kabupaten Langkat saat ditemui MUDANEWS.COM di Dinas Sosial pada Kamis (7/10/2019) lalu, mengatakan data PKH langsung dari pusat, bukan dari kita. Berita Medan, red

 

- Advertisement -

Berita Terkini