PKH di Langkat, Anggota DPRD Kritik Tajam Dinsos
Rumah karyawan kebun terpasang spanduk PKH, Senin (28/10/2019).

MUDANEWS.COM, Langkat – Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi polemik di Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara. Betapa tidak, ada juga Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak tepat sasaran.

Sebelum menjadi perwakilan rakyat, Aidir Syahputra SH.i sering mendengarkan keluhan masyarakat soal PKH di Desa Pematang Cengal Kecamatan Tanjung Pura dan Desa Cempa Kecamatan Hinai.

Ketika diwawancarai MUDANEWS.COM, Minggu (3/11/2019), Ia mengatakan biar tau permasalahan di lapangan, jadi disampaikan secara lisan. Karena panambahan jumlah PKH tidak ada, pengurangan banyak.

“Dinas Sosial Langkat untuk ada siklus setiap 3 Bulan atau 6 Bulan,” sarannya.

PKH di Langkat, Anggota DPRD Kritik Tajam Dinsos
Aidir Syahputra SH.i (pakai topi) berbincang-bincang PKH

Anggota DPRD Langkat itu mengusulkan, permasalahan di lapangan harus tau sebagai perbandingan, jika pertemuan terjadi agar tidak mendengar sepihak.

“Di lapangan mana yang uda kaya tak di cabut. Mana yang masi miskin belum juga dapat. Maka timbulnya tak tepat sasaran,” bebernya.

Sebelumnya, pantauan MUDANEWS.COM, beberapa rumah karyawan kebun di PT Bahruny AFD III KP BG di Desa Dogang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat terpasang spanduk PKH.

“Suaminya kerja di kebun ini dan kalau istrinya kerja di kebun sebelah,” kata salah seorang warga yang berada di rumah perkebunan itu, Senin (28/10/2019). Berita Langkat, red