MUDANEWS.COM, Langkat – Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi andalan sakti Presiden Jokowi untuk menetaskan kemiskinan. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN 2020), angka kemiskinan ditargetkan turun ke kisaran 8,5% hingga 9%.
Namun berbeda di Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, ada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak sesuai harapan. Ada rumah karyawan kebun di PT Bahruny AFD III KP BG di Desa Dogang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat terpasang spanduk PKH.
Ketua DPP Forum Aktivis Mahasiswa Bersatu (FORMATSU) Ahmad Zulfahmi Fikri menegaskan seharusnya pemerintah desa harus selektif dan tidak tebang pilih dalam menyalurkan/memberikan program keluarga harapan (PKH).
“Karena pada dasarnya PKH diperuntukkan masyarakat yang ekonomi rendah, sebenarnya masalah ini adalah masalah penyaluran, dan solusinya,” ujarnya saat wawancarai MUDANEWS.COM, Selasa (29/10/2019).
Fikri menyarankan, bentuk suatu badan pengawasan PKH, atau dirembukkan antara pejabat desa, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda dalam penyaluran ini.
“Dengan cara seperti ini, bisa meminimalisir penyelewengan bantuan PKH karena masyarakat juga mengawasi penyalurannya, sehingga terlahirlah pembagian PKH yang tepat sasaran,” pungkasnya. Berita Medan, red
 menjadi andalan sakti Presiden Jokowi untuk menetaskan kemiskinan.){kind=link}